Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyatakan, revisi terhadap UU Nomor 45/2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/2004 tentang Perikanan ...
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyaksikan penenggelaman kapal-kapal nelayan berbendera asing di Kalimantan Barat, Senin. Dia menyatakan, revisi terhadap UU Nomor 45/2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/2004 tentang Perikanan yang ada saat ini belum mendesak dilakukan. ANTARA
Ia menjelaskan, belum pentingnya untuk merivisi UU Perikanan yang ada saat ini, karena jika revisi dilakukan secara tergesa-gesa, maka dikhawatrikan hasilnya justru tidak baik bagi kepentingan negara dan bangsa. Sebelumnya, Minggu , Pudjiastuti memimpin langsung penenggelaman sebanyak 21 kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, dan sudah berkekuatan hukum tetap.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Perppu Penundaan Revisi UU KPK, DPR Belum Bisa BersikapPuan menyebut alat kelengkapan DPR belum terbentuk, presiden juga belum dilantik.
Baca lebih lajut »
Pemerintah dan DPR Responsif, Perppu UU KPK Tak Perlu DiterbitkanLembaga hukum seperti KPK harus siap untuk dikoreksi dan direvisi. Lembaga yang tidak mau diawasi dan dikoreksi justru mengangkangi semangat demokrasi.
Baca lebih lajut »
Agar Tak Sia-sia, Gugatan Uji Materi UU KPK Perlu DikonsolidasikanSaat ini tercatat ada 18 permohonan gugatan uji materi atas revisi kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi...
Baca lebih lajut »
Demokrat Dukung Ide Perppu Penangguhan Revisi UU KPKWakil Sekretaris Jenderal Demokrat Didi Irawadi setuju dengan usul penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu penangguhan tentang KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Demokrat Dukung Penerbitan Perppu Penangguhan UU KPKPartai Demokrat mendukung gagasan Puskapsi Universitas Jember, Jatim terkait dengan penerbitan Perppu penangguhan revisi...
Baca lebih lajut »
Puskapsi Sarankan Jokowi Keluarkan Perppu Penundaan Revisi UU KPKDirektur Puskapsi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengusulkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk menerbitkan Perppu Penangguhan Revisi UU KPK PerppuKPK
Baca lebih lajut »