Partai Demokrat mendukung gagasan Puskapsi Universitas Jember, Jatim terkait dengan penerbitan Perppu penangguhan revisi...
Wasekjen bidang Hukum DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mendukung gagasan Puskapsi Universitas Jember, Jatim terkait dengan penerbitan Perppu penangguhan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Karena itu, lanjut Didi, Demokrat mendukung langkah presiden jika nanti menerbitkan Perppu. Pihaknya menyarankan agar baiknya Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu penangguhan agar DPR sebagai wakil rakyat tidak kehilangan muka dan rakyat pun senang karena UU KPK yang menurut mereka kontra itu bisa ditangguhkan dan direvisi.
"Misalnya Pak Busyro Muqoddas, Buya Syafii Maarif, tokoh-tokoh bangsa yang punya integritas. Karena, nurani dan keadilan di atas segalanya," ucapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tokoh senior nasional dukung penerbitan Perppu KPK - ANTARA TV
Baca lebih lajut »
Demokrat Dukung jika Jokowi Terbitkan Perppu KPKDidi mengatakan, Perppu KPK memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk membahas kembali pasal yang dianggap bermasalah.
Baca lebih lajut »
Tepis Pemakzulan, Demokrat Dukung Jokowi Teken Perppu KPKPartai Demokrat menyatakan UU KPK yang baru disahkan mengandung sejumlah masalah, terutama mengenai dewan pengawas yang diangkat oleh presiden.
Baca lebih lajut »
Analis sebut penerbitan Perppu KPK berpotensi timbulkan konflik baruAnalis Politik Sulthan Muhammad Yus menyebutkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU KPK yang baru disahkan oleh DPR akan ...
Baca lebih lajut »
Kabar Terbaru dari Istana soal Rencana Penerbitan Perppu KPKPresiden Jokowi tidak akan terburu-buru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi alias Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Taufiqurrahman Ruki: Penerbitan Perppu KPK konstitusionalMantan Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki, mengatakan penerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK adalah langkah yang ...
Baca lebih lajut »