Partai Demokrat menyatakan UU KPK yang baru disahkan mengandung sejumlah masalah, terutama mengenai dewan pengawas yang diangkat oleh presiden.
Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Bidang Hukum Didi Irawadi Syamsudin mengklaim prinsip partainya selama ini mendukung penegakan hukum pemberantasan korupsi. Dan ia memandang, UU KPK yang baru disahkan tersebut memuat pasal-pasal bermasalah.Salah satu yang secara tegas ditolak Demokrat adalah pasal mengenai Dewan Pengawas KPK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bayangan pemakzulan Jokowi dalam Perppu KPKPosisi Jokowi tengah dilematis. Dengan menerbitkan Perppu KPK, ia disebut-sebut bisa dimakzulkan. Namun, hanya tindak pidana yang bisa melengserkan presiden.
Baca lebih lajut »
Pakar hukum: penerbitan Perpu KPK tidak berpotensi pemakzulan PresidenPakar hukum tata negara Hifdzil Alim menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) KPK tidak berpotensi menimbulkan pemakzulan ...
Baca lebih lajut »
Airlangga Tepis Klaim Surya Paloh Soal Perppu KPKKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menepis klaim Surya Paloh bahwa Presiden Jokowi bersama para ketua umum partai koalisi pendukung belum berpikir untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
KPK Tepis Isu Liar di Balik Foto Berdua Novel dan Anies BaswedanKPK memberikan klarifikasi atas sebaran berita bohong atau hoaks (hoax) di media sosial mengenai penyidik senior Novel Baswedan.
Baca lebih lajut »
Demokrat Dukung jika Jokowi Terbitkan Perppu KPKDidi mengatakan, Perppu KPK memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk membahas kembali pasal yang dianggap bermasalah.
Baca lebih lajut »
Eks Ketua KPK Kaget Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan jika Rilis Perppu KPKJokowi saat ini mempertimbangkan untuk merilis perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Baca lebih lajut »