Presiden Jokowi tidak akan terburu-buru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi alias Perppu KPK. PerppuKPK
- Presiden Jokowi dipastikan tidak akan terburu-buru mengambil keputusan terkait jadi tidaknya menerbitkan Perppu KPK .
Hal itu dikatakan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang komunikasi Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin."Ini kan orang Solo, orang Jawa. Jadi tidak tergesa-gesa dalam mengambil satu keputusan kan? Jadi kasih ruang, waktu, tidak akan ada masalah. Insya Allah," ujar Ali Mochtar Ngabalin di Jakarta, Jumat .
Menurut Ali, Presiden Jokowi memandang demonstrasi besar-besaran itu terjadi karena adanya keinginan menghukum pejabat yang mengkapitalisasi pangkat dan jabatannya untuk memperkaya diri dan memperkaya orang lain dengan cara merampok dan mencuri harta negara.Karena itu, lanjut Ali, sejak awal Presiden memberikan penegasan kalau momentum revisi UU Nomor 30 tahun 2002 itu adalah momentum memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Pintu gerbang dari sebuah pemberontakan besar itu adalah korupsi. Oleh karena itu, Presiden meminta agar lembaga KPK itu harus memiliki asas kepastian hukum, asas manfaat, dan asas keadilan," ujar Ali.Ia memberikan contoh pada kasus mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dan mantan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjriyah yang tidak mendapat kepastian hukum atas kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.
"Bahkan sampai meninggal dunia, . Mereka terus dibuat menjadi tersangka bertahun-tahun, itu sama saja dengan membuat orang hidup segan mati tak mau. Masuk lorong keluar lorong, masuk mal keluar mal dengan satu hukuman yang luar biasa," ujar Ali.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Tunggu Kepastian antara Perppu atau UU KPKKPK saat ini hanya fokus pada pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
Baca lebih lajut »
Pakar: Tidak ada kegentingan memaksa, Perppu KPK bisa inkonstitusionalPakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji berpendapat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ...
Baca lebih lajut »
Perppu Penyelamatan KPKPerppu merupakan barang yang mahal untuk dikeluarkan presiden.
Baca lebih lajut »
Cegah dana asing pergi, Jokowi didesak terbitkan Perppu KPKMenurut prastow, Jokowi perlu menerbitkan Perppu KPK sebelum pelantikan 20 Oktober 2019. 'Gonjang-ganjing politik harus diselesaikan dan cara mengobati ketidakpercayaan investor ialah menciptakan regulasi yang memberi kepastian berinvestasi,' katanya.
Baca lebih lajut »
Paloh Sebut Jokowi-Parpol Pengusung Sepakat Tolak Perppu KPKKetua Umum NasDem, Surya Paloh menyebut ada pertemuan antara Jokowi dan parpol pengusung, yang menyepakati penolakan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »