Perppu merupakan barang yang mahal untuk dikeluarkan presiden.
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Adam Setiawan, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia
Padahal, jika mengingat janji politik Presiden selama masa kampanye yang salah satunya menginginkan adanya penguatan KPK dengan menambah anggaran dan personel telah menunjukkan Presiden mempunyai komitmen dan semangat antikorupsi yang kuat. Wajar saja kalau rakyat mulai skeptis terhadap komitmen Presiden dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Revisi UU KPK yang menurut versi DPR adalah penguatan terhadap KPK, tetapi hal tersebut hanyalah paradoks.
Mahasiswa membawa poster saat unjuk rasa menolak RKUHP dan Revisi UU KPK di depan Gedung DPRD Malang, Jawa Timur, Senin . Kendati memang perppu merupakan barang yang mahal untuk dikeluarkan, bahkan kelak akan mengganggu hubungan eksekutif dan legislatif menjadi tidak harmonis mengingat pembahasan dan persetujuan undang-undang dilakukan pemerintah bersama DPR. Karena lucu saja jika awalnya pemerintah setuju berlakunya undang-undang, keesokannya dengan pertimbangan lain pemerintah menolaknya dengan mengeluarkan perppu.
Tidak hanya terpaku pada keadaan yang mengandung suatu kegentingan atau ancaman, tetapi termasuk juga kebutuhan yang dipandang mendesak. Yang dapat menentukan kegentingan memaksa adalah Presiden. Maka itu, dengan masifnya penolakan publik terhadap revisi UU KPK saat ini, menurut penulis, Presiden dapat menilai keadaan demikian merupakan kegentingan memaksa.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Tunggu Kepastian antara Perppu atau UU KPKKPK saat ini hanya fokus pada pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
Baca lebih lajut »
Posisi Tawar Jokowi Tinggi untuk Terbitkan Perppu KPKPerppu KPK akan menaikkan wibawa Jokowi karena menunjukkan komitmennya untuk memperkuat komisi antirasywah dan mewujudkan visi pemerintahan yang bersih
Baca lebih lajut »
Tak Bisa Berharap Banyak dari Uji Materi, Perppu Benteng Terakhir untuk UU KPKMenurut Pukat UGM, uji materi bukan solusi atas permasalahan UU KPK. Perppu adalah jawabannya.
Baca lebih lajut »
Wapres Sebut Penerbitan Perppu KPK Belum Tentu Redakan Emosi MassaKalla meminta masyarakat yang tak setuju dengan revisi Undang-undang KPK menempuh jalur konstitusional.
Baca lebih lajut »
Pak Jokowi, Perppu Urgen karena UU KPK Bikin Penindakan Korupsi Tak PastiPresiden Joko Widodo (Jokowi) masih menimbang-nimbang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Puan: Saya Belum Bisa KomentarPuan mengaku baru beberapa jam dilantik jadi anggota DPR.
Baca lebih lajut »