Soal Perppu KPK, Puan: Saya Belum Bisa Komentar

Indonesia Berita Berita

Soal Perppu KPK, Puan: Saya Belum Bisa Komentar
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 38 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 19%
  • Publisher: 63%

Puan mengaku baru beberapa jam dilantik jadi anggota DPR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan terpilih periode 2019-2024 Puan Maharani mengaku telah ditunjuk oleh partainya untuk menjadi pimpinan DPR.

Baca Juga "Urusan Perppu, kemarin itu saya Menko PMK jadi belum bisa komen, ini baru berapa jam dilantik jadi anggota DPR," ujar Puan di ruang fraksi PDI Perjuangan, Selasa . Untuk diketahui sikap sejumlah politikus PDI Perjuangan menolak soal Perppu. Politikus PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengkritisi rencana Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang UU Komisi Pemberantasan Korupsi . Menurutnya jika hal itu dilakukan maka presiden dinilai tidak menghormati DPR.

Ia berpendapat jika ada yang tidak setuju dengan undang-undang tertentu, maka masyarakat bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi . Kendati demikian ia tetap mempersilakan apapun langkah yang diambil presiden.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Analisis Profesor Hukum soal Perppu KPK Bisa Jadi Bumerang buat Presiden JokowiAnalisis Profesor Hukum soal Perppu KPK Bisa Jadi Bumerang buat Presiden JokowiGuru Besar Fakultas Hukum Universiats Padjadjaran (Unpad) I Gede Panca Astawa mengingatkan Presiden Jokowi tidak menerbitkan perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. UUKPK
Baca lebih lajut »

Soal Perppu KPK, Ini Syarat MK untuk Presiden Lahirkan PerppuSoal Perppu KPK, Ini Syarat MK untuk Presiden Lahirkan PerppuJokowi mempertimbangkan akan mengeluarkan Perppu KPK. Syarat lahirnya Perppu adalah kegentingan yang memaksa. Apa itu kegentingan yang memaksa?
Baca lebih lajut »

Golkar Belum Bersikap soal Wacana Perppu KPKGolkar Belum Bersikap soal Wacana Perppu KPKPartai Golkar masih mengkaji dinamika di masyarakat dengan adanya wacana Presiden Joko Widodo mempertimbangkan penerbitan Perppu.
Baca lebih lajut »

Anggota Komisi III: Belum Ada Komunikasi antara DPR dan Presiden soal Perppu KPKAnggota Komisi III: Belum Ada Komunikasi antara DPR dan Presiden soal Perppu KPKArsul meyakini Presiden Jokowi akan berkomunikasi dengan DPR jika memutuskan untuk menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »

Kejar-kejaran MK Vs Presiden Soal UU KPK: Judicial Review Vs PerppuKejar-kejaran MK Vs Presiden Soal UU KPK: Judicial Review Vs PerppuUU KPK telah disahkan DPR. Mahasiswa menolak dan meminta Jokowi mengeluarkan Perppu. Di sisi lain, MK juga sedang menguji UU KPK itu. Hmm, siapa ya yang paling cepat? UUKPK PerppuKPK
Baca lebih lajut »

Margarito Ingatkan Jokowi Jangan Meniru Kegagalan SBY soal PerppuMargarito Ingatkan Jokowi Jangan Meniru Kegagalan SBY soal PerppuSoal Perppu KPK, Pakar Tata Hukum Negara Margarito Kamis mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak meniru kegagalan SBY. PerppuKPK
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-06 15:22:22