Partai Golkar masih mengkaji dinamika di masyarakat dengan adanya wacana Presiden Joko Widodo mempertimbangkan penerbitan Perppu.
menuturkan bahwa partainya belum bersikap terkait penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hasil revisi.
"Pada saatnya Golkar punya sikap. Kami lebih menekankan pada dinamika politik yang berkembang di masyarakat," tutur dia. Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi akhirnya mempertimbangkan mencabut UU KPK hasil revisi melalui penerbitan Perppu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Perppu KPK, Ini Syarat MK untuk Presiden Lahirkan PerppuJokowi mempertimbangkan akan mengeluarkan Perppu KPK. Syarat lahirnya Perppu adalah kegentingan yang memaksa. Apa itu kegentingan yang memaksa?
Baca lebih lajut »
HMI: Perppu KPK Belum Diperlukan
Baca lebih lajut »
PB HMI NIlai Perppu KPK Belum DiperlukanPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) belum diperlukan. RevisiUUKPK
Baca lebih lajut »
Gerindra Hormati Rencana Jokowi Keluarkan Perppu KPK, tapi Belum Tentu SetujuMuzani sendiri belum mau berkomentar apakah nantinya Fraksi Gerindra akan setuju jika Perppu benar-benar diterbitkan.
Baca lebih lajut »
Senior Gerindra Yakin Jokowi Akan Terbitkan Perppu KPKSenior Partai Gerindra, Martin Hutabarat yakin Presiden Jokowi akan mengeluarkan perppu untuk menganulir UU KPK yang baru.
Baca lebih lajut »
PDIP keberatan jika Jokowi terbitkan PerppuSekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto menilai, Presiden tak menghormati DPR jika menerbitkan Perppu. Bambang meminta para penolak revisi UU KPK mengajukan judicial review ke MK.
Baca lebih lajut »