Direktur Puskapsi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengusulkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk menerbitkan Perppu Penangguhan Revisi UU KPK PerppuKPK
- Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengusulkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu penangguhan tentang KPK.
"Setelah diundangkan, keluarkan Perppu dan tangguhkan setahun. Kemudian presiden mengajak DPR untuk diskusi lagi, mana yang harus diambil dan dibuang," ungkap dia.Bahkan, lanjut dia, Jokowi dan DPR perlu mengajak seluruh elemen bangsa membahas ulang UU KPK hasil revisi. Termasuk, mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, rakyat, hingga KPK untuk membahas UU KPK hasil revisi.
Menurut Bayu, Perppu penangguhan bukan barang asing di Indonesia. Peraturan itu pernah terbit di saat era Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Diyakini Konsisten soal Revisi UU KPK dan Tak Terbitkan Perppu'Itu tidak elok kalau setelah dibahas, Presiden kemudian mengeluarkan perppu,' kata dia.
Baca lebih lajut »
Polemik Perppu KPK, Ini Saran Komunitas SH Muslim untuk JokowiKomunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), menilai penerbitan Perppu KPK merupakan pertaruhan bagi posisi politik Presiden Joko Widodo alias Jokowi PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Jokowi Diminta Abaikan Penolakan Elite ParpolTokoh-tokoh partai yang kini menolak akan kembali mendukung jika Jokowi menerbitkan perppu.
Baca lebih lajut »
Jokowi Tersandera Partai Politik soal Perppu KPKPengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio berpendapat Jokowi tersandera oleh partai politik sehingga belum dapat menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Perppu bisa menjadi senjata Jokowi melawan tekanan parpolPerppu KPK bisa jadi kartu truf alias senjata Jokowi melawan tekanan partai politik. Jika ada partai yang menolak Perppu, presiden bisa gantian menolak mereka masuk dalam kabinet. BeritagarHariIni selengkapnya -
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Trisakti cs Beri Deadline Jokowi soal Perppu KPK: Maksimal 14/10Sejumlah mahasiswa menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk menyampaikan desakan penerbitan Perppu KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca lebih lajut »