Tokoh-tokoh partai yang kini menolak akan kembali mendukung jika Jokowi menerbitkan perppu.
Jakarta, Beritasatu.com - Polemik atas UU KPK hasil revisi masih terus bergulir. Sejumlah elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, para tokoh senior hingga mantan pimpinan KPK mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang . Setelah pertemuan dengan sejumlah tokoh senior di Istana Negara pada 26 September 2019 lalu, Jokowi menyampaikan akan mempertimbangkan menerbitkan perppu. Namun hal itu ditentang sejumlah tokoh partai politik pendukung pemerintah.
"Coba kalau pak Jokowi hari ini atau besok keluarkan perppu, maka semua yang nolak akan balik lagi pada Jokowi, karena memang mereka adalah bajing loncat tidak ada prinsip. Jadi ini yang harus disadari oleh pak Jokowi untuk tidak usah takut mengenai itu," kata Mochtar Pabottingi dalam konferensi pers 'Menyikapi Rencana Perppu KPK' bersama para tokoh bangsa dan mantan pimpinan KPK di Galeri Cemara 6, Jakarta, Jumat .
Mochtar menegaskan, KPK merupakan inti dari reformasi yang lahir pada 1998 karena merajalelanya korupsi pada era Orde Baru. Dengan demikian, mengamputasi KPK sama halnya dengan membuyarkan cita-cita reformasi. Untuk itu, Mochtar menegaskan saat ini merupakan momentum bagi Jokowi untuk mencatatkan namanya dengan tinta emas sebagai Presiden yang mendukung penuh pemberantasan korupsi. Jangan sampai, Jokowi tercatat dalam sejarah bangsa seperti Presiden kedua RI, Soeharto.
Hal senada dikatakan ekonom senior Emil Salim. Dikatakan mengebiri kewenangan KPK sama halnya dengan mengembalikan Indonesia ke masa dimana korupsi merajalela."Jelas bahwa revisi UU KPK tidak bertujuan memperkuat KPK tetapi memperlemah dan membawa kita kembali ke masa zaman korupsi," kata Emil Salim.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Joko Widodo dan Menteri Bungkam Soal Perpu KPK, Jokowi: Tanya Soal Batik Saja - Teras.IDPresiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kompak bungkam saat ditanya mengenai isi dan kapan Perppu KPK diterbitkan...
Baca lebih lajut »
Jokowi Tersandera Partai Politik soal Perppu KPKPengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio berpendapat Jokowi tersandera oleh partai politik sehingga belum dapat menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Istana Akui Ada yang Salah TikPratikno meminta seluruh pihak menghindari spekulasi terkait penerbitan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Trisakti cs Beri Deadline Jokowi soal Perppu KPK: Maksimal 14/10Sejumlah mahasiswa menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk menyampaikan desakan penerbitan Perppu KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca lebih lajut »
Airlangga Tepis Klaim Surya Paloh Soal Perppu KPKKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menepis klaim Surya Paloh bahwa Presiden Jokowi bersama para ketua umum partai koalisi pendukung belum berpikir untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Soal Perppu, KPK Serahkan ke PresidenJuru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, nasib perppu KPK sepenuhnya bergantung pada presiden.
Baca lebih lajut »