Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Didi Irawadi setuju dengan usul penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu penangguhan tentang KPK. PerppuKPK
Timses AHY-Silvy Didi Irawadi Syamsudin menjadi pembicara pada diskusi bertema Antara Survey dan Realitas, Jakarta, Sabtu . Foto : Ricardo/JPNN.com- Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Didi Irawadi setuju dengan usul penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu penangguhan tentang KPK. Secara politik, Perppu penangguhan tidak merugikan DPR, Presiden RI, dan KPK.
"Saya mendengar ada usulan menarik bahwa misalnya, Perppu penangguhan dahulu, ini kan tidak merugikan KPK, DPR maupun presiden," kata Didi saat menghadiri acara bertema"Perppu, Apa Perlu", di Jakarta Pusat, Sabtu .Didi menerangkan, Perppu penangguhan bukan menganulir UU KPK hasil revisi. Perppu penangguhan berisi tentang ajakan Presiden RI ke DPR, untuk membahas ulang UU KPK hasil revisi selama setahun.
Dengan pembahasan ulang, kata Didi, poin di dalam UU KPK hasil revisi tidak perlu terhapus seluruhnya."Penangguhan ini poinnya ada beberapa pasal, kan, tidak semua pasal juga yang harus direvisi, ada beberapa pasal yang mungkin menjadi polemik dan tidak berpihak pada aspirasi rakyat, ini harus diperbaiki," timpal dia.
Sebelumnya Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengusulkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu penangguhan tentang KPK."Setelah diundangkan, keluarkan Perppu dan tangguhkan setahun. Kemudian presiden mengajak DPR untuk diskusi lagi, mana yang harus diambil dan dibuang," ungkap dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Demokrat Dukung jika Jokowi Terbitkan Perppu KPKDidi mengatakan, Perppu KPK memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk membahas kembali pasal yang dianggap bermasalah.
Baca lebih lajut »
Tepis Pemakzulan, Demokrat Dukung Jokowi Teken Perppu KPKPartai Demokrat menyatakan UU KPK yang baru disahkan mengandung sejumlah masalah, terutama mengenai dewan pengawas yang diangkat oleh presiden.
Baca lebih lajut »
Demokrat Dukung Penerbitan Perppu Penangguhan UU KPKPartai Demokrat mendukung gagasan Puskapsi Universitas Jember, Jatim terkait dengan penerbitan Perppu penangguhan revisi...
Baca lebih lajut »
Perppu KPK Bukan Simalakama, 4 Perppu Ini ContohnyaDirektur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari menjabarkan 4 Perppu yang pernah diterbitkan Presiden Joko Widodo, apa saja?
Baca lebih lajut »
Mochtar Pabottingi Dukung Perppu KPK: Jokowi Tak Usah TakutEks Peneliti Utama LIPI Mochtar Pabottingi meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Jokowi diharapkan tidak ragu mengambil keputusan tersebut. PerppuKPK Jokowi
Baca lebih lajut »
Tokoh senior nasional dukung penerbitan Perppu KPK - ANTARA TV
Baca lebih lajut »