UU TIPIKOR BeritaUU TIPIKOR Penegakan Hukum Korupsi: Antara Nilai Sistem dan Diskresisasi Hakim12/02/2025 12.13.00 Intervensi Publik dalam Proses Penegakan Hukum, Tepatkah?12/02/2025 12.11.00 Kejagung Jelaskan Denda Damai, Tidak Berlaku untuk Korupsi24/12/2024 18.40.00 Kerugian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara di Kasus Timah23/12/2024 14.21.00 Peneliti: Maafkan Koruptor yang Kembalikan Uang Hasil Korupsi Tidak Optimal, Revisi UU Tipikor Solusi Terbaik20/12/2024 14.21.00 Soal UU Tipikor, Pengamat Harusnya Kembalikan KPK ke UU yang Lama11/12/2024 20.40.00 Soal UU Tipikor, DPR Soroti Pasal yang Rawan Jadi Alat Kriminalisasi11/12/2024 17.36.00 Pemerintah Berencana Ubah UU Tipikor, Yusril: Spirit Penegakan Hukumnya Sudah Berbeda11/12/2024 06.33.00 Yusril Sebut Pemerintah Akan Revisi UU Tipikor Sesuai dengan Standar PBB10/12/2024 17.35.00 Tidak Sengaja Korupsi09/12/2024 12.37.00 Sidang Kasus Timah, Ahli Jelaskan Soal Penerapan UU Tipikor05/12/2024 01.13.00 Kerancuan Undang-Undang Tipikor20/11/2024 09.58.00 Lagi, RUU Perampasan Aset Diabaikan DPR18/11/2024 22.16.00 Penegak Hukum Mesti Hati-hati Terapkan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Korupsi14/11/2024 19.57.00 Jerat Koruptor, Wamen Otto Ingatkan Hati-hati Terapkan 2 Pasal di UU Tipikor Ini14/11/2024 18.56.00 Wamenko Otto Hasibuan Sebut UU Tipikor Harus Dilaksanakan Secara Hati-hati14/11/2024 18.08.00 Mengapa Mahasiswa Harus Tahu UU Tipikor? Ini Kata Ahli Hukum01/11/2024 15.17.00 Praktisi Hukum Gugat 2 Pasal dalam UU Tipikor ke MK, Begini Penjelasannya01/11/2024 04.07.00 Ingin Arah Baru Pemberantasan Korupsi, Pakar Uji Materi 2 Pasal UU Tipikor ke MK01/11/2024 00.52.00 Gugat UU Tipikor, Ahli Hukum: Kerugian Negara Bukan Satu-Satunya Indikasi Korupsi31/10/2024 19.23.00
