JPNN.com : Mahmud Mulyadi mengungkapkan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak bisa untuk semua tindak pidana atau disebutnya 'Sapu Jagad�
jpnn.com, JAKARTA - Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Mahmud Mulyadi mengungkapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak bisa untuk semua tindak pidana atau disebutnya 'Sapu Jagad’.
Mahmud menjelaskan dalam Pasal 14 UU Tipikor sudah mengatur secara jelas orang yang melakukan Tipikor sesuai dengan isi pasal di bawahnya, lalu ditambahkan dengan UU lainnya di luar Tipikor. Dalam perkara pidana pertambangan, sudah diatur pidananya dalam Pasal 158 UU Mineral dan Batubara , sehingga tidak bisa dikenakan UU Tipikor, karena dibatasi oleh Pasal 14 UU Tipikor.
Korupsi Timah UU Tipikor Keterangan Ahli Korupsi Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kerancuan Undang-Undang TipikorUpaya mencari kebenaran materiil mengenai apakah seseorang melakukan korupsi bukan urusan mudah.
Baca lebih lajut »
Sidang Lanjutan Korupsi Timah, Ahli Kritik Cara Penghitungan Kerugian LingkunganSidang kasus dugaan korupsi tata niaga timah kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Baca lebih lajut »
Kejagung Bantah Kriminalisasi Jaksa Jovi di Tapsel: Seolah-olah Dia Pendekar Hukum dan KebenaranStatus jaksa Jovi Andrea Bachtiar saat ini terseret dalam kasus Undang-Undang ITE sebagai tersangka.
Baca lebih lajut »
Menteri Lingkungan Hidup Minta Pemda Tindak 309 TPA Open DumpingKasus open dumping ini secara teknis melanggar Undang-Undang 18 tahun 2008 baik kelalaian maupun kesengajaan
Baca lebih lajut »
Rapat paripurna setujui RUU DKJ jadi usul inisiatif DPR RIRapat Paripurna Ke-7 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 ...
Baca lebih lajut »
Paripurna DPR setujui revisi UU DKJ jadi undang-undangRapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 ...
Baca lebih lajut »