UU Tipikor perlu direvisi dan disesuaikan dengan Konvensi Antikorupsi PBB United Nations Convention Againt Corruption UNCAC dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP
Anggota Komisi III F-PKS DPR Nasir Djamil .perlu direvisi dan disesuaikan dengan Konvensi Antikorupsi PBB dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
"Jadi ini yang menurut saya persoalan di daerah atau di lapangan sering sekali tidak ada bukti-bukti otentik. Yang membuktikan bahwa dia tidak menerima aliran dan lain sebagainya," tandasnya. Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengusulkan Polri untuk menghapus kewajiban perpanjangan Surat Izin Mengemudi dan menerapkan kebijakan SIM seumur hidup
DPR RI tengah mengkaji rencana kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen yang awalnya bakal diterapkan pada 1 Januari 2025. "Saya ingin menyatakan, negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi yang selaras tanpa diskriminasi, setara, apa pun latar belakang yang dimiliki oleh seseorang,"
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kerancuan Undang-Undang TipikorUpaya mencari kebenaran materiil mengenai apakah seseorang melakukan korupsi bukan urusan mudah.
Baca lebih lajut »
Yusril Sebut Pemerintah Akan Revisi UU Tipikor Sesuai dengan Standar PBBPemerintah berencana untuk memperbarui atau revisi Undang-Undang Tipikor agar sesuai dengan amanat dalam UNCAC.
Baca lebih lajut »
DPR Setujui Revisi Undang-Undang Daerah Khusus JakartaDPR setujui revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca lebih lajut »
DPR Setujui Revisi UU Daerah Khusus Jakarta Jadi Undang-UndangSebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui RUU DKJ dibawa ke paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang, pada Senin (18/11). Ada empat pasal yang ditambah dalam revisi UU DKJ.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Ubah Sistem Haji, DPR Tekankan Perubahan Undang-UndangANGGOTA Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mengatakan keinginan Pemerintah mengubah sistem Haji harus diikuti aturan yang berlaku
Baca lebih lajut »
DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Undang-UndangBerita DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Undang-Undang terbaru hari ini 2024-11-19 13:09:10 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »