PKS akan selalu bersahabat dengan Gerindra dan partai lainnya meskipun meninggalkan pos sebagai partai oposisi.
PARTAI Keadilan Sejahtera menegaskan tetap akan berada di luar pemerintahan Jokowi periode kedua nanti dan menjadi oposisi.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi soal kemungkinan Partai Gerindra yang akan bergabung dalam koalisi pemerintahan pascapertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto di Istana. "Adakah itu pertanda Gerindra akan masuk kabinet. Mungkin iya, mungkin tidak. PKS akan selalu bersahabat dengan Gerindra dan partai lainnya," kata Mardani dihubungi Media Indonesia, Jumat .Ia menegaskan sikap PKS yang menjadi oposisi diperlukan sebagai kekuatan penyeimbang bagi pemerintah. Menurutnya, checks and balances terhadap pemerintah dibutuhkan dan PKS siap menjalani peran itu.
Mardani mengatakan pihaknya menghormati pilihan Gerindra nantinya jika kelak bergabung dalam kabinet. Namun, PKS berharap Gerindra tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi. "Oposisi juga mulia dan diperlukan untuk demokrasi yang sehat. Karena itu, kami tetap berdoa semoga Gerindra dapat bersama menjadi oposisi," tukasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PKS Sarankan Penolak Revisi UU KPK Adu Argumen di MKPKS khawatir fungsi Mahkamah Konstitusi tidak dipilih untuk menyelesaikan masalah UU KPK lantaran publik terus mendesak Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Nasir PKS Lebih Setuju Revisi UU KPK Diterapkan DahuluAnggota Fraksi PKS di DPR, Nasir Djamil, lebih setuju perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipakai terlebih dahulu daripada dianulir menggunakan Perppu. RevisiUUKPK
Baca lebih lajut »
Politisi PKS Tak Satu Suara soal Perppu KPKNasir Djamil mendorong pihak-pihak yang tidak menyetujui revisi UU KPK agar menempuh jalur konstitusi.
Baca lebih lajut »
PKS: Penyerangan Wiranto Preseden Buruk Pengamanan PejabatProsedur pengamanan Wiranto dan pejabat negara lainnya mesti dievaluasi.
Baca lebih lajut »
Legislator PKS tolak revisi UU Pelayaran yang hapus asas cabotageAnggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sigit Sosiantomo mengkritisi usulan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang ...
Baca lebih lajut »
Hidayat PKS: Jangan Sampai Indonesia jadi Negeri PerppuHidayat mengingatkan, pertimbangan perppu harus benar-benar melihat apakah ada kegentingan memaksa maupun kekosongan hukum. Perppu
Baca lebih lajut »