Politisi PKS Tak Satu Suara soal Perppu KPK.
ANGGOTA Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil menilai penerbitan Perppu KPK sepenuhnya merupakan hak prerogratif presiden. Untuk itu, tidak perlu lagi ada pihak-pihak yang memaksa preisden menerbitkan Perppu UU KPK.
Sembari berjalannnya waktu, Nasir menyebut pihak-pihak yang tidak sepakat dengan UU komisi antirasuah hasil revisi itu bisa mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi . Ketimbang Perppu, menurut Nasir, langkah itu lebih tepat untuk dilakukan. Lebih jauh, Nasir berpandangan, presiden mesti menjelaskan secara ilmiah soal revisi UU KPK kepada publik, apalagi di tengah desakan agar menerbitkan Perppu."Kita khawatir akhirnya kita punya Mahkamah Konstitusi tapi kemudian kita tidak manfaatkan, kita tidak salurkan kekuatan kita ke situ. Seharusnya memang kalangan akademisi atau civitas akademika itu seharusnya mengerahkan kekuatan akal pikiran ke MK, jadi sambil berjalan," tandasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Politisi PDI-P anggap KPK hanya lakukan pekerjaan sirkusPolitisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya akan melakukan pekerjaan ala sirkus jika ...
Baca lebih lajut »
PKS dan Gerindra Beda Sikap Soal Perppu KPKPKS tak setuju presiden mengeluarkan Perppu KPK, sementara Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan sikap.
Baca lebih lajut »
Novel Baswedan tegaskan Anies tak berperkara di KPKPenyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menegaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memiliki perkara korupsi yang ditangani ...
Baca lebih lajut »
KPK Tak Persoalkan Bantahan Rizal DjalilBagi KPK, hal yang lumrah jika seorang tersangka menyangkal keterlibatannya dalam suatu kasus korupsi.
Baca lebih lajut »
Melchias Mekeng Kembali tak Penuhi Panggilan KPKMekeng tidak hadir dengan alasan kondisi kurang sehat.
Baca lebih lajut »
OTT Disebut Terancam Berhenti Jika Jokowi Tak Keluarkan Perppu KPKAktivis antikorupsi Emerson Yuntho menyebut operasi tangkap tangan (OTT) akan terganggu jika UU KPK yang baru berlaku. Simak analisisnya di sini:
Baca lebih lajut »