PKS khawatir fungsi Mahkamah Konstitusi tidak dipilih untuk menyelesaikan masalah UU KPK lantaran publik terus mendesak Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.
ke MK merupakan langkah yang tepat dalam menyikapi hasil revisi UU KPK pada saat ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Nasir PKS Lebih Setuju Revisi UU KPK Diterapkan DahuluAnggota Fraksi PKS di DPR, Nasir Djamil, lebih setuju perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipakai terlebih dahulu daripada dianulir menggunakan Perppu. RevisiUUKPK
Baca lebih lajut »
Cak Nanto Sarankan Jokowi Minta Pertimbangan KPK Sebelum Memilih MenteriCak Nanto mengatakan, Jokowi wajib mendengarkan masukan dari PPATK, KPK dan BPK sebelum memutuskan nama menteri. Jokowi
Baca lebih lajut »
PKS dan Gerindra Beda Sikap Soal Perppu KPKPKS tak setuju presiden mengeluarkan Perppu KPK, sementara Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan sikap.
Baca lebih lajut »
Politisi PKS Tak Satu Suara soal Perppu KPKNasir Djamil mendorong pihak-pihak yang tidak menyetujui revisi UU KPK agar menempuh jalur konstitusi.
Baca lebih lajut »
Legislator PKS tolak revisi UU Pelayaran yang hapus asas cabotageAnggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sigit Sosiantomo mengkritisi usulan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang ...
Baca lebih lajut »
KPK sebut setengah peraturan internal akan berubah terkait revisi UUJuru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyebut lebih dari setengah peraturan internal lembaganya akan berubah dengan adanya revisi ...
Baca lebih lajut »