Anggota Fraksi PKS di DPR, Nasir Djamil, lebih setuju perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipakai terlebih dahulu daripada dianulir menggunakan Perppu. RevisiUUKPK
jpnn.com- Anggota Fraksi PKS di DPR, Nasir Djamil, lebih setuju perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi , dipakai terlebih dahulu daripada dianulir menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.
"Menurut saya, sambil undang-undang itu diundangkan, lalu dipraktikkan dan dievaluasi dalam waktu tertentu. Kemudian pihak-pihak yang tidak sejalan dengan norma-norma itu melakukan uji materi," kata Nasir di Jakarta, Kamis . Mantan anggota Komisi III DPR yang ikut membidani perubahan UU KPK tersebut menilai, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi , lebih ideal ketimbang Perppu."Sebagai negara hukum yang demokratis, sudah selayaknya kekuatan argumentasi itu kita arahkan ke Mahkamah Konstitusi," jelasnya.
Selain itu, dia mendorong Presiden Jokowi menjelaskan secara ilmiah substansi perubahan UU KPK Kepada publik. Apalagi di tengah desakan agar dirinya menerbitkan Perppu tentang lembaga antirasuah tersebut. Ia juga khawatir ke depan fungsi MK untuk menguji perundang-undangan terabaikan jika semua diselesaikan dengan Perppu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PKS dan Gerindra Beda Sikap Soal Perppu KPKPKS tak setuju presiden mengeluarkan Perppu KPK, sementara Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan sikap.
Baca lebih lajut »
Politisi PKS Tak Satu Suara soal Perppu KPKNasir Djamil mendorong pihak-pihak yang tidak menyetujui revisi UU KPK agar menempuh jalur konstitusi.
Baca lebih lajut »
Pengamat Sebut PKS dan Gerindra Lemah Dalam Lobi PolitikPengamat Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai PKS dan...
Baca lebih lajut »
Nasdem Desak RUU PKS Segera Disahkan'Karena tiap tahun angka kekerasan seksual terus meningkat,' kata Ketua DPP Nasdem bidang Perempuan dan Anak Amelia Anggraini.
Baca lebih lajut »
Korban Kekerasan Seksual Terus Meningkat, RUU PKS Mendesak DiundangkanPartai Nasdem menilai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mendesak disahkan. RUU ini harus dituntaskan...
Baca lebih lajut »
Mantan Wakil Bupati Pangkep Incar Partai Nasdem dan PKSDalam sehari ini, mantan Wakil Bupati Pangkep, Abdul Rahman Assegaf mendaftarkan diri didua parpol masing-masing Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem
Baca lebih lajut »