Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sigit Sosiantomo mengkritisi usulan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang ...
Ilustrasi: KMP Sabuk Nusantara 110 melepas jangkar di dermaga Pelabuhan Jetty Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, guna mengangkut barang dan calon penumpang yang akan berangkat ke kawsan pulau terluar di Aceh, Kamis .
“Berdasarkan data Bappenas, total potensi sektor maritim Indonesia mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun. Potensi ekonomi yang begitu besar apakah mau dibuka untuk asing semua? Apalagi Indonesia sebagai poros maritim dunia telah dicanangkan pada tahun 2014 oleh Presiden Jokowi,” kata Sigit lewat keterangannya diterima di Jakarta, Kamis.
Hal ini juga diiringi dengan pertumbuhan perusahaan pelayaran nasional yang pada 2017 telah mencapai 3.760 perusahaan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Legislator PKS: Tangani konflik Wamena dengan cintaAnggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mardani Ali Sera meminta pemerintah menangani dan menyelesaikan konflik horizontal di Wamena, Papua dengan ...
Baca lebih lajut »
Gerindra dan PKS Sama-Sama Incar Kursi Ketua Komisi IGerindra menilai Komisi I DPR sesuai dengan visi dan misi partai.
Baca lebih lajut »
PKS Harap Gerindra Tetap Jadi OposisiPKS menilai negara ini butuh kekuatan penyeimbang agar kepentingan publik terjaga.
Baca lebih lajut »
Mantan Wakil Bupati Pangkep Incar Partai Nasdem dan PKSDalam sehari ini, mantan Wakil Bupati Pangkep, Abdul Rahman Assegaf mendaftarkan diri didua parpol masing-masing Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem
Baca lebih lajut »
Nasdem akan Ajukan Pembahasan RUU PKS Dibawa ke PansusPartai Nasdem juga harus melawan paradigma partriarki yang mewarnai proses legislasi termasuk penundaan RUU PKS ini.
Baca lebih lajut »
NasDem : RUU PKS Harus DituntaskanRUU PKS yang berisi pencegahan, pemulihan, pemantauan terhadap korban kekerasan seksual, mendesak untuk disahkan oleh DPR periode saat ini.
Baca lebih lajut »