Hidayat mengingatkan, pertimbangan perppu harus benar-benar melihat apakah ada kegentingan memaksa maupun kekosongan hukum. Perppu
“Kalau perppu, masalahnya apakah betul-betul sudah ada kegentingan yang memaksa di Indonesia dengan adanya UU ini. Kalau ada, ukurannya bagaimana? Jangan sampai negara ini jadi negeri darurat sedikit-sedikit perppu,” ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu .
Hidayat menegaskan, kalau hal itu terjadi maka demokrasi akan mati. Karena itu, dia berujar, sebaiknya jangan menggunakan perppu untuk membatalkan UU KPK. “Sebaiknya jangan pakai perppu, tetapi koreksilah yang tidak benar yang bisa memperlemah KPK,” katanya. Hidayat mengatakan, ada dua lembaga yang bisa mengoreksi. Dia menyebut, DPR bisa mengoreksi, dengan cara diminta melakukan legislative review, kemudian rakyat melakukan gugajan uji materi ke Mahkamah Konstitusi . “Kalau saya, cenderung bukan perppu alternatifnya. Jangan sampai Indonesia jadi negeri perppu, negeri darurat, demokrasi mati dan kegentingannya itu juga debatable. Bahwa RUU ini perlu dikoreksi saya setuju,” pungkasnya.
Seperti diketahui, elemen mahasiswa terus mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Bahkan, kabarnya mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran Senin 14 Oktober 2019, kalau presiden tidak mengeluarkan perppu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
NasDem : RUU PKS Harus DituntaskanRUU PKS yang berisi pencegahan, pemulihan, pemantauan terhadap korban kekerasan seksual, mendesak untuk disahkan oleh DPR periode saat ini.
Baca lebih lajut »
Politikus PKS Minta Wamena Ditangani dengan CintaMardani juga menilai perlu ada pemekaran di Papua agar pelosok lebih tersentuh.
Baca lebih lajut »
Legislator PKS: Tangani konflik Wamena dengan cintaAnggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mardani Ali Sera meminta pemerintah menangani dan menyelesaikan konflik horizontal di Wamena, Papua dengan ...
Baca lebih lajut »
Gerindra dan PKS Sama-Sama Incar Kursi Ketua Komisi IGerindra menilai Komisi I DPR sesuai dengan visi dan misi partai.
Baca lebih lajut »
PKS Harap Gerindra Tetap Jadi OposisiPKS menilai negara ini butuh kekuatan penyeimbang agar kepentingan publik terjaga.
Baca lebih lajut »
Menteri Yohana Desak DPR Segera Sahkan RUU PKSRUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) mendesak untuk segera disahkan.
Baca lebih lajut »