Masinton Pasaribu, mengklaim kerancuan syarat minimal usia calon pimpinan KPK yang tertera dalam UU KPK murni akibat salah ketik
TEMPO.CO, Jakarta-Pengusul Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi , Masinton Pasaribu, mengklaim kerancuan syarat minimal usia calon pimpinan KPK yang tertera dalam undang-undang tersebut murni akibat salah ketik.Masinton mengungkapkan, pada saat pembahasan tentang syarat usia minimal pimpinan KPK, memang ada dua pandangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pertama, syarat usia minimal 40 tahun seperti UU sebelumnya. Pemikiran lainnya, syarat usia minimal 50 tahun.
'Itu ada salah pengetikan dari tim staf Baleg yang tidak teliti dalam penulisan angka dan abjad. Sudah dikoreksi dan diputuskan tentang syarat usia pimpinan KPK mengikuti DIM pemerintah menjadi 50 tahun,' ujar Masinton menjelaskan kerancuan tersebut.Sejumlah pengamat hukum menilai masalah tersebut tidak bisa dianggap sepele. Musababnya, ada pimpinan KPK terpilih yang berusia 45 tahun yakni Nurul Ghufron yang terancam tidak bisa dilantik karena terganjal undang-undang ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar HTN Fahri Bachmid Nilai Perppu KPK Tak Penuhi Syarat MaterilPerppu KPK berpotensi membahayakan lembaga-lembaga demokrasi dan mengancam kewibawaan Presiden sebagai The Sovereing Power...
Baca lebih lajut »
Tak Penuhi Syarat Konstitusional, Perppu KPK Tak Bisa DiterbitkanPresiden hendaknya menunggu putusan MK atas uji materi agar semuanya menjadi jelas dan tertib dalam tatanan penyelengaraan kekuasaan pemerintahan.
Baca lebih lajut »
UU KPK, MAKI Gugat Kehadiran Anggota DPR ke MKMasyakarat Anti Korupsi Indonesia akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kehadiran anggota DPR RI dalam sidang paripurna pengesahan UU KPK.
Baca lebih lajut »
Soal 'Judicial Review' UU KPK, Pengamat: Sebagian Orang Pesimistis dengan MKSidang perdana uji materi terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pun telah digelar.
Baca lebih lajut »
Kehadiran Anggota Dewan Saat Revisi UU KPK Digugat ke MKMAKI menilai jumlah anggota dewan yang hadir nyatanya hanya 80 orang.
Baca lebih lajut »