Kehadiran Anggota Dewan Saat Revisi UU KPK Digugat ke MK

MAKI menilai jumlah anggota dewan yang hadir nyatanya hanya 80 orang.

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia , Boyamin Saiman, akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi . Gugatan itu terkait kehadiran anggota DPR RI dalam sidang paripurna pengambilan keputusan pengesahan RUU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca Juga Boyamin menilai sidang pengesahan RUU KPK yang digelar di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa , tidak sah. Pasalnya, sidang tersebut hanya dihadiri sekitar 80 anggota DPR RI meskipun berdasarkan daftar hadir sidang ada 298 anggota dewan yang menandatangani absensi. Sementara, kata dia, berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPR dalam memimpin Rapat Paripurna wajib memperhatikan kuorum rapat.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

MAKI gugat kehadiran anggota DPR saat pengesahan RUU KPK ke MKKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kehadiran anggota DPR RI ...
Baca lebih lajut »

UU KPK, MAKI Gugat Kehadiran Anggota DPR ke MKMasyakarat Anti Korupsi Indonesia akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kehadiran anggota DPR RI dalam sidang paripurna pengesahan UU KPK.
Baca lebih lajut »

PAN Perkirakan Jokowi Tak Akan Keluarkan Perppu KPKMerujuk pada pernyataan sekitar lingkungan istana, Ketua DPP PAN menilai Jokowi tak akan menerbitkan Perppu KPK dan menyilakan UU KPK untuk digugat ke MK.
Baca lebih lajut »

Eks Ketua KPK Kaget Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan jika Rilis Perppu KPKJokowi saat ini mempertimbangkan untuk merilis perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Baca lebih lajut »

Perppu KPK Berpotensi Jerumuskan Presiden ke Jurang KehancuranPenerbitan Perppu KPK sebelum revisi UU KPK sah diundangkan bisa melanggar UU Nomor 12 tahun 2011. PerppuKPK
Baca lebih lajut »

Golkar masih monitor uji materi MK terkait revisi UU KPKPartai Golkar mengaku masih memonitor proses uji materi terhadap revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK yang diajukan sejumlah mahasiswa ke Mahkamah ...
Baca lebih lajut »