Partai Golkar mengaku masih memonitor proses uji materi terhadap revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK yang diajukan sejumlah mahasiswa ke Mahkamah ...
Sebanyak 18 orang dari kalangan mahasiswa dan sipil, didampingi kuasa pemohon Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, menggugat UU KPK karena dinilai cacat formil dan materiil. Sidang perdana dilangsungkan pada Senin .Pada Rabu , Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan bahwa Presiden Jokowi bersama seluruh partai pengusungnya tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang UU KPK.
Sedangkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menolak berkomentar mengenai kemungkinan Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan perppu UU KPK. "Aku enggak ngerti konteksnya, gak ngikutin konteksnya, jangan jangan, aku gak ngerti konteksnya," kata Moeldoko saat ditanya mengenai pernyataan Surya Paloh tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polemik UU KPK, Wapres Sebut MK Jalan TerbaikWakil Presiden Jusuf Kalla menyebut proses permohonan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi menjadi jalan terbaik menyelesaikan polemik UU KPK.
Baca lebih lajut »
Survei KedaiKOPI: Pemilih Jokowi Anggap UU KPK Melemahkan KPKLembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil survei soal aksi mahasiswa, pelajar STM, dan isu-isu terkini. Apa hasilnya? UUKPK DemoMahasiswa
Baca lebih lajut »
UU KPK, Iluni Usulkan Uji Materi ke MKIluni UI lebih mendorong judicial review atau uji materi UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
KPK Tunggu Kepastian antara Perppu atau UU KPKKPK saat ini hanya fokus pada pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
Baca lebih lajut »
MK Minta Semua Pihak Hargai Proses Uji Materi UU KPKMenurut Fajar, semua pihak silakan mengikuti dan mengawasi jalannya proses uji materi UU KPK tersebut.v
Baca lebih lajut »
Golkar Sarankan Penerbitan Perppu Menunggu Putusan MKSemua langkah konstitusional maupun yudisial dalam menyikapi revisi UU KPK, jelasnya, tetap perlu dikaji lebih dalam
Baca lebih lajut »