Sidang perdana uji materi terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pun telah digelar.
- Direktur Pusat Pengakajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono pesimistis bahwa Mahkamah Konstitusi bakal membatalkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang tentang KPK hasil revisi yang dinilai melemahkan KPK. yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.
"Sebagian orang pesimis dengan MK karena dalam empat tahun terakhir, putusan yang menyangkut pemberantasan korupsi terkesan permisif," ujar Bayu dalam diskusi polemik bertajuk"Perppu Apa Perlu?" di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu .
Namun, dalam putusannya, MK memberi penegasan bahwa terpidana atau terdakwa masih boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah selama tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara, terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan, dan tindak pidana politik. Kecuali, terpidana atau terdakwa yang tindak pidananya ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih dan tindak pidana korupsi, makar, teroris, mengancam keselamatan negara, memecah belah NKRI.Padahal, Tamzil baru bebas dari tahanan dalam kasus korupsi APBD Kudus pada 2015, tetapi bisa mengikuti Pemilihan Bupati Kudus 2018.
"Dari kasus bupati kudus ini misalnya, maka publik agak pesimis soal pemberantasan korupsi," ujar Bayu.Sidang perdana uji materi terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pun telah digelar pada Senin .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Undang-Undang KPK, Gerindra Tolak Dewan PengawasGerindra sejak awal menolak usulan Dewan Pengawas KPK pada proses pembahasan UU itu di tingkat I DPR RI.
Baca lebih lajut »
Presiden Joko Widodo dan Menteri Bungkam Soal Perpu KPK, Jokowi: Tanya Soal Batik Saja - Teras.IDPresiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kompak bungkam saat ditanya mengenai isi dan kapan Perppu KPK diterbitkan...
Baca lebih lajut »
Istana Klarifikasi ke DPR soal Typo Usia Pimpinan KPK di UUDalam pasal 29 huruf e UU KPK disebut calon pimpinan KPK berusia paling rendaah 50 tahun, namun dalam kurung disertai tulisan 'empat puluh'.
Baca lebih lajut »
Jokowi Diyakini Konsisten soal Revisi UU KPK dan Tak Terbitkan Perppu'Itu tidak elok kalau setelah dibahas, Presiden kemudian mengeluarkan perppu,' kata dia.
Baca lebih lajut »
Soal UU KPK, Pakar Hukum Nilai Opsi Legislative Review Tidak MudahPakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai Legislative Review akan memerlukan waktu lama untuk kembali membahas ulang...
Baca lebih lajut »
Eks Ketua KPK Kaget Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan jika Rilis Perppu KPKJokowi saat ini mempertimbangkan untuk merilis perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Baca lebih lajut »