Gerindra sejak awal menolak usulan Dewan Pengawas KPK pada proses pembahasan UU itu di tingkat I DPR RI.
KETUA DPP Partai Gerindra Bidang Hukum, Habiburokhman, menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Revisi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan kewenangan mutlak Presiden Jokowi. Terlebih, Gerindra telah menyatakan sikap yakni menolak UU tersebut diubah.
Pada kesempatan itu juga hadir narasumber lain yaitu Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Bidang Hukum Didi Irawadi Syamsuddin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Ade Irfan Pulungan, Pakar Hukum Konstitusi Heru Widodo, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati dan Direktur Puskapsi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono.
Maka, kata dia, Gerindra pun akan sangat senang ketika Presiden Jokowi memiliki sikap yang sama tentang keberadaan dewan pengawas tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pelemahan Perlindungan Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang BaruProses untuk buru-buru mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan menunda-nunda Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menegaskan bahwa perempuan terus menjadi korban dalam berbagai aspek.
Baca lebih lajut »
Eks Ketua KPK Kaget Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan jika Rilis Perppu KPKJokowi saat ini mempertimbangkan untuk merilis perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Baca lebih lajut »
Guru Besar LIPI Sarankan Jokowi Segera Teken Perppu KPKGuru Besar LIPI menyarankan Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK sebelum membentuk kabinet agar punya posisi tawar yang tinggi hadapi parpol koalisi.
Baca lebih lajut »
Salahnya apa KPK hingga harus dibatasi kewenangannya?Wacana Dewan Perwakilan Rakyat akan merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) sudah berlangsung sejak tahun 2010.\r\n\r\nWacana itu dimulai ...
Baca lebih lajut »
Perppu Penyelamatan KPKPerppu merupakan barang yang mahal untuk dikeluarkan presiden.
Baca lebih lajut »
KPK Cecar Anak Anggota BPK Rizal Djalil soal Proyek Air MinumKPK menetapkan Anggota BPK Rizal Djalil sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek SPAM di Kempupera.
Baca lebih lajut »