Pelemahan Perlindungan Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Baru

Indonesia Berita Berita

Pelemahan Perlindungan Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Baru
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 temponewsroom
  • ⏱ Reading Time:
  • 18 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 63%

Perempuan kerap diasosiasikan sebagai warga kelas dua Indonesia bukanlah hal baru.

Gita Putri Damayana Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Bahwa perempuan kerap diasosiasikan sebagai warga kelas dua Indonesia bukanlah hal baru. Hak-hak perempuan masih terbatas dan mereka rentan menjadi korban kekerasan seksual, apa pun afiliasi politiknya. Namun akan terjadi kemunduran gerakan perempuan yang signifikan jika Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk tetap mengesahkan RUU KUHP dan membatalkan pemberlakuan RUU PKS.

Menurut data UNICEF, pemicu prevalensi pernikahan dini di Indonesia adalah ekonomi dan satu dari sembilan perempuan telah menikah sebelum usia 18 tahun.Pernikahan usia dini memiliki konsekuensi signifikan pada kesehatan perempuan. Perempuan yang menikah dini berpeluang kecil melanjutkan pendidikan dan meninggikan angka kehamilan yang berisiko.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

temponewsroom /  🏆 13. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pelemahan Perlindungan Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang BaruPelemahan Perlindungan Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang BaruProses untuk buru-buru mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan menunda-nunda Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menegaskan bahwa perempuan terus menjadi korban dalam berbagai aspek.
Baca lebih lajut »

Pembentukan Undang-Undang Diminta Jangan Sampai PragmatisPembentukan Undang-Undang Diminta Jangan Sampai Pragmatis'Ini soal taat materil pesannya pembentukan undang-undang jangan sampai bersifat pragmatis dan hanya untuk menguntungkan golongan tertentu saja.'
Baca lebih lajut »

Pemisahan pemilu dan pilkada serentak ubah struktur undang-undangPemisahan pemilu dan pilkada serentak ubah struktur undang-undangHakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menilai pemisahan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak apabila diwujudkan dalam uji materi akan mengubah struktur dua ...
Baca lebih lajut »

Ini Undang-Undang Bermuatan Syariah yang Disahkan PemerintahIni Undang-Undang Bermuatan Syariah yang Disahkan PemerintahPenerapan syariah dalam sistem hukum Indonesia tetap dalam bingkai NKRI.
Baca lebih lajut »

PKB akan Undang Bakal Calon Wali Kota Tangsel untuk Sampaikan Visi MisiPKB akan Undang Bakal Calon Wali Kota Tangsel untuk Sampaikan Visi MisiMenurut Muthmainnah hal tersebut dilakukan untuk menyatukan visi dan misi para bakal calon dengan PKB.
Baca lebih lajut »

Level Up e-Commerce Summit 2019, Lazada Undang Seller PartnerLevel Up e-Commerce Summit 2019, Lazada Undang Seller PartnerLazada mengundang seller partner di acara Lazada Level Up E-commerce Summit 2019. Acara ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada seller lazada terkait e-commerce. Lazada via detikinet
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-13 09:07:59