Menurut Masinton, revisi UU KPK guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
menilai, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah disepakati beberapa waktu lalu oleh DPR dan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan."Revisi ini keniscayaan. Di belahan dunia mana pun, undang-undang mengenai lembaga antikorupsinya pasti dia dilakukan revisi menyesuaikan kondisi zamannya," ujar Masinton dalam diskusi bertajuk"Habis Demo Terbitkah Perppu?" di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa .
"Saya berpandangan ini justru memang harus direvisi. Misalnya kenapa Dewan Pengawas, di negara mana lembaga antikorupsinya enggak diawasi? Ada semua. Kok diawasi enggak mau," kata Masinton. Dewan Pengawas KPK sebelumnya tidak diatur dalam UU KPK lama. Namun demikian, dalam UU KPK hasil revisi memuat sejumlah ketentuan menyangkut Dewan Pengawas.
Keberadaan dewan pengawas dinilai memperlemah KPK. Sebab, lembaga antirasuah itu harus mendapat persetujuan dewan pengawas sebelum melakukan penyadapan, misalnya.Kemudian, hal lain yang perlu direvisi oleh Masinton adalah terkait surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dan status pegawai KPK. "SP3 itu juga, ya kan bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian. Status kepegawaian, pegawai itu kan kalau dibuka itu UU ASN yang dibiayai negara harus ikut UU ASN, gitu. Kan mereka dibiayai negara," kata Masinton.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Masinton: Syarat Usia Minimal Capim di UU KPK Murni Salah KetikMasinton Pasaribu, mengklaim kerancuan syarat minimal usia calon pimpinan KPK yang tertera dalam UU KPK murni akibat salah ketik.
Baca lebih lajut »
Masinton: Perbaikan UU KPK yang Typo Diserahkan Sebelum 17 Oktober'Belum diserahkan, masih di DPR, akan diserahkan segera. Dalam waktu dekat sebelum tanggal 17 Oktober,' ujar Masinton soal perbaikan UU KPK yang typo.
Baca lebih lajut »
Pengamat Hukum Sebut Perppu UU KPK Bukan Pilihan UtamaPolemik dan pro kontra terhadap wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu atas revisi UU KPK terus berkembang...
Baca lebih lajut »
UU KPK Typo, Ketua Badan Legislasi DPR 2014-2019: Itu BiasalahHasil karya DPR yang kontroversial, yakni UU KPK, ternyata mengandung saltik alias typo. Menurut Baleg DPR, saltik seperti itu adalah hal yang wajar terjadi.
Baca lebih lajut »
Revisi UU KPK, DPR: Jokowi Seharusnya Tak Kaget Soal PenyadapanAnggota DPR yang juga panja revisi UU KPK mengatakan Jokowi seharusnya tak kaget soal pasal penyadapan.
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi Diharapkan Konsisten soal Revisi UU KPKPresiden Jokowi diharapkan konsisten dalam menerapkan UU No 30/2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah...
Baca lebih lajut »