Polemik dan pro kontra terhadap wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu atas revisi UU KPK terus berkembang...
Pengamat Hukum asal Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan Perppu KPK bukan pilihan yang utama. Foto/SINDOphoto- Polemik dan pro kontra terhadap wacana Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu atas revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terus berkembang di masyarakat. Ada yang menganggap perlu, tak sedikit pula yang menganggap Perppu tidak diperlukan.
"Perppu bukan pilihan yang utama karena ada pilihan lain yang lebih elegan dan sekaligus tidak mempermudah konstruksi kegentingan memaksa negara," kata Pengamat Hukum asal Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad saat dihubungiSuparji menilai dengan Perppu yang didesak agar dikeluarkan sekarang ini maka konstruksi darurat akan menjadi dipermudah. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan menjadi tradisi ketatanegaraan yang mengabaikan kepastian hukum.
Kata Suparji, justru yang perlu dilakukan saat ini adalah sosialisasi terhadap UU KPK yang baru kepada publik dengan tujuan untuk memastikan bahwa revisi tidak bermaksud untuk melemahkan KPK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perppu Tangguhkan Hasil Revisi UU KPKPresiden bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berisi penangguhan UU KPK yang baru sehingga aturan yang lama masih bisa digunakan.
Baca lebih lajut »
Jokowi Diusulkan Terbitkan Perppu Penangguhan Pemberlakuan UU KPKPuskapsi Universitas Jember, Jatim mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu penangguhan pemberlakuan...
Baca lebih lajut »
Puskapsi Sarankan Jokowi Keluarkan Perppu Penundaan Revisi UU KPKDirektur Puskapsi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengusulkan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk menerbitkan Perppu Penangguhan Revisi UU KPK PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Demokrat Dukung Penerbitan Perppu Penangguhan UU KPKPartai Demokrat mendukung gagasan Puskapsi Universitas Jember, Jatim terkait dengan penerbitan Perppu penangguhan revisi...
Baca lebih lajut »
Demokrat Dukung Ide Perppu Penangguhan Revisi UU KPKWakil Sekretaris Jenderal Demokrat Didi Irawadi setuju dengan usul penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu penangguhan tentang KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »