Presiden harus diberikan kesempatan untuk menampung dan mempertimbangkan masukan dan Presiden sudah melakukan itu. PerppuKPK
Pak Jokowi adalah pendengar yang baik, melihat kepentingan yang lebih besar,” ujar Ketua Umum Bara JP, Viktor S. Sirait di Jakarta, Selasa .Hal ini disampaikan Viktor menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch yang memandang Presiden Joko Widodo mengingkari Nawacita jika tak menerbitkan Perppu.
"Komitmen Pak Jokowi untuk menguatkan KPK dan terus berupaya memberantas korupsi tak perlu diragukan. Itu komitmen paling utama yang harus kita lihat apapun keputusan yang akan dikeluarkan Presiden nantinya," ujarnya. Ia menambahkan tak boleh ada pihak yang memonopoli kebenaran. Jokowi tidak akan pernah mengingkari Nawacita. Ia meminta agar Presiden diberi kesempatan mengambil keputusan terbaik karena Presiden harus mempertimbangkan yang terbaik untuk kepentingan rakyat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ulasan Fahri soal Perlu Tidaknya Perppu KPKFahri Bachmid menjelaskan, alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Tjahjo: Belum Ada Arahan dari JokowiDPR serahkan keputusan pembentukan Perppu KPK pada presiden.
Baca lebih lajut »
Soal Perppu Penundaan Revisi UU KPK, DPR Belum Bisa BersikapPuan menyebut alat kelengkapan DPR belum terbentuk, presiden juga belum dilantik.
Baca lebih lajut »
Ultimatum Mahasiswa soal Perppu KPK Bisa jadi KenyataanUltimatum mahasiswa akan menggelar aksi demo besar-besar jika Presiden Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK sebelum 14 Oktober, bisa menjadi kenyataan. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Bamsoet: Kita Percayakan ke PresidenUU yang sudah disahkan belum berlaku karena belum ditandatangani presiden.
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Tjahjo sebut belum ada arahan dari JokowiPelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengatakan hingga saat ini Presiden Joko Widodo masih belum memberikan arahan terkait penerbitan Peraturan ...
Baca lebih lajut »