Fahri Bachmid menjelaskan, alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. PerppuKPK
- Pakar hukum tata negara Dr Fahri Bachmid SH MH menilai langkah menerbitkan Perppu KPK tidak memenuhi syarat materil konstitusional.
Menurut Fahri, secara konstitusional pranata penetapan Perppu adalah berdasar pada tahapan terjadinya keadaan yang genting, memaksa presiden untuk mengambil tindakan secepatnya, sebab jika peraturan yang diperlukan untuk menangani situasi genting seperti itu menunggu mekanisme yang lazim pada DPR memerlukan waktu panjang.Dijelaskan Fahri bahwa Presiden diberi kewenangan konstitusional untuk menerbitkan Perppu dalam situasi yang demikian.
Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU dengan prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Tetapi penilaian subjektif presiden sebagai ‘head of state’ mutlak didasarkan kepada keadaan objektif dengan batasan konstitusional, yaitu pada tiga syarat sebagai parameter adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagaimana telah ditentukan oleh putusan MK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar HTN Fahri Bachmid Nilai Perppu KPK Tak Penuhi Syarat MaterilPerppu KPK berpotensi membahayakan lembaga-lembaga demokrasi dan mengancam kewibawaan Presiden sebagai The Sovereing Power...
Baca lebih lajut »
Koalisi Antikorupsi Sesalkan Narasi Perppu KPK Bisa Makzulkan JokowiPenerbitan perppu KPK pada dasarnya sama sekali tidak akan berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Didesak soal Perppu KPK, Jokowi Terus Diingatkan soal Janji Pemberantasan Korupsi'Jokowi kala itu berjanji jika kelak terpilih menjadi Presiden akan memperkuat KPK dan menegaskan keberpihakan pada isu antikorupsi.'\n\n
Baca lebih lajut »
Tidak Genting, PDIP Sebut Jokowi Tak Perlu Terbitkan Perppu KPKPolitikus PDIP Masinton Pasaribu menilai, secara yuridis belum ada kegentingan yang mendesak, sehingga Presiden Jokowi harus...
Baca lebih lajut »
Survei LSI: 76,3 Persen Responden Setuju Presiden Terbitkan Perppu KPKMayoritas responden setuju jika Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »