Penerbitan perppu KPK pada dasarnya sama sekali tidak akan berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi.
"Ini merupakan langkah koreksi dari seorang presiden selaku pemegang eksekutif untuk mengingatkan proses yang sedang berjalan. Dalam hal ini kami harus menyatakan pemegang kekuasaan legislatif di DPR melakukan kesalahan dalam menentukan UU," ucap Fajri.Misalnya saja, lanjut Fajri, revisi UU KPK ini tak masuk dalam Program Legislasi Nasional 2019.
"Saya mengingatkan pembentukan UU itu direncanakan bertahun, jadi tidak ada satu RUU yang bisa dibahas tanpa melalui perencanaan di tahun tersebut," tuturnya. Ia juga mengatakan, ada kewajiban bahwa naskah akademik dan draft RUU patut disebarluaskan dan disosialisasikan ke banyak pihak. Namun nyatanya, kewajiban ini tak dijalankan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Eks Ketua KPK Kaget Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan jika Rilis Perppu KPKJokowi saat ini mempertimbangkan untuk merilis perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Baca lebih lajut »
KPK dan 'serangan udara' komisi antikorupsi di tengah tarik ulur soal PerppuTarik ulur Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK diwarnai dengan 'serangan udara' terhadap lembaga antirasuah ini, menurut analisa lembaga yang meneliti media sosial.
Baca lebih lajut »
Parlemen Dikuasai Koalisi Jokowi, PKS Tak Gentar Meski OposisiPimpinan DPR dan MPR dikuasai oleh partai-partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. PKS yang memastikan tetap akan oposisi menyatakan tak akan takut bersaing dengan kubu mayoritas di parlemen. PKS KoalisiJokowi
Baca lebih lajut »
Menakar Kinerja Parlemen yang Dikuasai Parpol Koalisi Jokowi-Ma'rufPimpinan MPR dan pimpinan DPR telah terpilih dan telah diambil sumpah jabatan untuk bekerja selama 5 tahun ke depan. Sejumlah pengamat menyampaikan analaisis
Baca lebih lajut »
Partai Koalisi Jokowi Kuasai Parlemen, PAN Tepis Isu Bagi-bagi JabatanPimpinan DPR dan MPR dikuasai oleh partai-partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. PAN menegaskan tak ada istilah bagi-bagi kursi. Begini penjelasannya: Jokowi PAN
Baca lebih lajut »
Mengalah Dalam Perebutan Ketua MPR, Gerindra Gabung Koalisi Jokowi?Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, partainya mengalah dalam perebutan kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024 bukan karena hendak masuk ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah | Nasional
Baca lebih lajut »