Pimpinan DPR dan MPR dikuasai oleh partai-partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. PKS yang memastikan tetap akan oposisi menyatakan tak akan takut bersaing dengan kubu mayoritas di parlemen. PKS KoalisiJokowi
yang memastikan tetap akan oposisi menyatakan tak akan takut bersaing dengan kubu mayoritas di parlemen.
Ketua DPR periode 2019-2024 diisi oleh politikus PDIP Puan Maharani. Sementara pucuk pimpinan MPR dipegang oleh politikus Golkar Bambang Soesatyo . PKS menilai pemilihan keduanya sudah sesuai aturan. "Terpilihnya Mba Puan dan Mas Bambang melalui proses yang sesuai aturan. Jadi tidak masalah. Demokrasi selalu memberi hak pada pemenang untuk mendapat porsinya. Pertarungan ke depan, kompetisi karya dan gagasan," kata anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat .Menurut Mardani, PKS akan tetap istikamah mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia melalui proses check and balances. Ada beberapa persoalan yang menjadi sorotan PKS saat ini.
"Masalah BPJS perlu solusi mendesak. Masalah defisit perdagangan dan neraca keuangan negara perlu terobosan. Belum lagi masalah penyakit korupsi yang seperti kanker terus ada, perlu gagasan dan aksi yang tegas dan berani," tegas Mardani."PKS akan menjadi yang terdepan mengawal negeri ini dengan sikap oposisi kritis dan konstruktif," imbuh Ketua DPP PKS itu.
Mardani menegaskan PKS tetap setia menjadi oposisi pemerintahan Jokowi di periode keduanya, walau parlemen kini dikuasai oleh koalisi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Oposisi tak Dapat Kursi Ketua di Parlemen, Ini Sikap PKSSemua posisi ketua parlemen dikuasai oleh partai pendukung Jokowi.
Baca lebih lajut »
PKS Tetap Jadi Oposisi di Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin : Okezone NasionalBelum ada keputusan yang baru Keputusannya masih yang lama yang lama itu PKS di luar pemerintahan - Nasional - Okezone Nasional
Baca lebih lajut »
PKS Berharap Jokowi Pertahankan Revisi UU KPKPolitikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi tidak pantas menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) PKS
Baca lebih lajut »
Jokowi Tak Ada Kabar soal Perppu KPK, PKS: Presiden Tak Boleh Dilema'Saya sarankan Presiden keluar dari dilema itu. Presiden nggak boleh dilema. Harus miliki satu pandangan terkait arah pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan,' ujar Nasir. PerppuKPK PKS
Baca lebih lajut »
INI BOCORAN dari Jokowi soal Siapa Menteri Kabinet Baru: Hitung Mundur Pelantikan Jokowi-Maruf - Tribunnewswiki.comAda menteri berusia muda, ada kementerian baru, ada menteri yang dipertahankan, ada pula menteri yang keluar dari kabinet dan diberi posisi lain.
Baca lebih lajut »
PKS Survei Elektabilitas Kandidat 2 Kali Sebelum Diusung Sebagai CakadaPenjaringan bakal calon kepala daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sementara digodok di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk 12 kabupaten/kota.
Baca lebih lajut »