Pimpinan DPR dan MPR dikuasai oleh partai-partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. PAN menegaskan tak ada istilah bagi-bagi kursi. Begini penjelasannya: Jokowi PAN
"Sejak awal, penambahan jumlah pimpinan MPR dimaksudkan untuk membangun kebersamaan dan mengokohkan persatuan di rumah kebangsaan tersebut. Tidak ada bagi-bagi kekuasaan di dalam pimpinan MPR tersebut," kata anggota DPR F-PAN, Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Sabtu .Saleh menilai wajar jika pimpinan DPR diisi oleh partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kursi pimpinan DPR itu tidak bisa dibagi-bagi. Semua kursi harus dibagi berdasarkan ketentuan UU. Makanya, penetapan pimpinan DPR berjalan dengan mulus tanpa interupsi sama sekali," katanya.Saleh yakin semua pimpinan bersama anggota DPR sungguh-sungguh bekerja dengan baik. Ia juga menegaskan PAN akan tetap kritis setiap program dan kebijakan pemerintah.
"Saya yakin bahwa semua anggota DPR akan sungguh-sungguh mewakili kontituennya. Karena itu, semua program pemerintah yang dinilai baik, akan didukung. Sebaliknya, program pemerintah yang tidak baik akan dikritisi agar ada perbaikan. Itu dilakukan tanpa memandang koalisi atau oposisi," tegasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Susul Partai Koalisi Lainnya, PKB Dukung Bamsoet Sebagai Ketua MPRPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) menentukan sikap untuk memilih Ketua MPR 2019-2024. PKB menyebut pihaknya mendukung Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar. PKB Bamsoet
Baca lebih lajut »
Bambang Soesatyo ketua MPR: Kenapa partai-partai berebut kursi ketua MPR?Mantan Ketua DPR, Bambang Soesatyo dari Golkar, mengalahkan calon dari partai lain untuk duduk sebagai ketua MPR, posisi yang dinilai pengamat bisa menentukan arah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Baca lebih lajut »
Jokowi Tersandera Partai Politik soal Perppu KPKPengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio berpendapat Jokowi tersandera oleh partai politik sehingga belum dapat menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Ngabalin: Jokowi Tak Bisa Ditekan Partai soal Perppu KPKTenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi sedang menimbang sejumlah masukan berbagai pihak terkait revisi UU KPK.
Baca lebih lajut »
PAN Perkirakan Jokowi Tak Akan Keluarkan Perppu KPKMerujuk pada pernyataan sekitar lingkungan istana, Ketua DPP PAN menilai Jokowi tak akan menerbitkan Perppu KPK dan menyilakan UU KPK untuk digugat ke MK.
Baca lebih lajut »
Pemilu Serentak Berdampak Positif untuk Partai PolitikPemilu serentak dapat memberikan dampak positif di antaranya partai politik tidak dapat melakukan koalisi secara pragmatis.
Baca lebih lajut »