Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI), menyikapi dengan keras Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada
), menyikapi dengan keras Revisi Undang-undang Pilkada, yang rencananya akan disahkan pada hari ini, Kamis, 22 Agustus 2024 oleh Baleg"DGB UI menilai tengah terjadi Krisis Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat dari pembangkangan Dewan Perwakilan Rakyat , yang secara arogan dan vulgar telah mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi," menurut pernyataan DGB UI yang diterima VIVA, pada Kamis, 22 Agustus 2024.
4. Perubahan-perubahan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antar lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi versus DPR sehingga kelak hasil pilkada justru akan merugikan seluruh elemen masyarakat karena bersifat kontraproduktif dan akan menimbulkan kerusakan kehidupan bernegara. 3. Meminta KPU segera melaksanakan putusan MK No. 60 dan No. 70 tahun 2024 demi terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengecam kesepakatan Badan Legislasi DPR RI terkait Putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah. MuhammKawal Putusan MK, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan Partai Buruh akan menggelar aksi Demonstrasi di DPR besok, Kamis 22 Agustus 2024
Pendukung Anies Baswedan yang tergabung dalam Humanies Project berhasil menggalang donasi hingga Rp185 juta hanya dalam satu jam, guna mendukung aksi demo di DPR.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewan Guru Besar UI: Hentikan revisi UU PilkadaDewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia mendesak pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah untuk menghentikan revisi Undang-Undang Pemilihan ...
Baca lebih lajut »
Pembahasan Belum Tuntas, Sudah Beredar Undangan Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada BesokRevisi UU Pilkada betul-betul kilat. Bahkan saat revisi belum kelar, sudah beredar undangan paripurna pengesahan revisi.
Baca lebih lajut »
Cuma PDIP yang Menolak, 8 Fraksi DPR Setuju Revisi UU PilkadaSikap tegas ditunjukkan fraksi PDIP terkait revisi Undang-undang Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Mereka menjadi satu-satunya fraksi yang
Baca lebih lajut »
Debat Batas Usia Minimal Cagub, Ini Hasil Pembahasan Baleg DPR soal UU PilkadaSejumlah anggota mempertanyakan pasal Revisi UU Pilkada ini akan mengikuti putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.
Baca lebih lajut »
PDIP Blak-blakan Ungkap Proyek Istana di Balik Revisi UU PilkadaPanitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati draft revisi UU Pilkada yang di dalamnya terdapat aturan yang menganulir
Baca lebih lajut »
Baleg Kebut Pembahasan Revisi UU Pilkada Sehari Usai Putusan MK, Ini Kata Pakar Hukum Tata NegaraPerdebatan terjadi saat wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi meminta rapat menyetujui batas usia pencalonan cagub 30 tahun terhitung sejak dilantik.
Baca lebih lajut »