Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia mendesak pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah untuk menghentikan revisi Undang-Undang Pemilihan ...
Dokumentasi Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof Harkristuti Harkrisnowo , serta sejumlah dosen dan guru besar UI saat menyampaikan deklarasi kebangsaan kampus perjuangan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat . ANTARA FOTO/Yulius S Wijaya
Dewan Guru Besar UI dalam pernyataan sikapnya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, menilai pembahasan revisi UU Pilkada mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dibacakan oleh Mahkamah pada Selasa . “Konsekuensi yang tak terelakkan adalah runtuhnya kewibawaan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, dan hukum akan merosot ke titik nadir bersamaan dengan runtuhnya kepercayaan masyarakat,” kata guru besar ilmu hukum yang menyampaikan pernyataan sikap DGB UI itu.Dalam pernyataan yang sama, dia juga menyebut aksi para elite politik di DPR yang ingin merevisi UU Pilkada itu mengingkari sumpah jabatan mereka sebagai wakil rakyat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPAI Sebut Sudah Saatnya Meja Legislasi Rampungkan RUU Pengasuhan AnakPentingnya negara melengkapi kebijakannya setelah Undang Undang Perlindungan Anak yaitu mengesahkan Rancangan Undang Undang Pengasuhan Anak
Baca lebih lajut »
Dewan Guru Besar UI Tegaskan Putusan MK Bersifat Final dan MengikatBadan Legislasi (Baleg) DPR RI yang berupaya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas suara pencalonan di pilkada
Baca lebih lajut »
Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Sebut DPR Khianati KonstitusiDewan Guru Besar Universitas Indonesia menyebut DPR RI secara arogan dan vulgar mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi
Baca lebih lajut »
DPR Abaikan Putusan MK, Dewan Guru Besar UI: Krisis Konstitusi Ancam Masa Depan Demokrasi IndonesiaDewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menyebut bahwa Indonesia menghadapi krisis konstitusi yang berbahaya usai DPR dinilai mengabaikan putusan MK.
Baca lebih lajut »
Kembali ke Khitah Undang-Undang PersUndang-Undang Pers memberikan perlindungan hukum kepada pers nasional, bukan kepada media dan wartawan abal-abal.
Baca lebih lajut »
Mantan Napi Boleh Maju di Pilkada Jakarta, Anies: Semua Diatur Undang-UndangAnies mengatakan syarat maju di Pilkada Jakarta bukan sesuai dengan selera. Namun, harus sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
Baca lebih lajut »