Undang-Undang Pers memberikan perlindungan hukum kepada pers nasional, bukan kepada media dan wartawan abal-abal.
Dalam forum penyegaran ahli pers Dewan Pers di Bogor beberapa waktu lalu, fenomena maraknya media dan wartawan abal-abal kembali menjadi topik yang banyak didiskusikan. Pertanyaan yang kembali mengemuka terkait persoalan kronis ini adalah apa langkah sistemik yang perlu dilakukan untuk mengatasi maraknya pers abal-abal?
Undang-Undang Pers juga memberikan kebebasan kepada wartawan untuk memilih organisasi wartawan. Jumlah media dan wartawan pun meledak. Merlyna Lim dalammencatat, hingga 1997 di Indonesia terdapat 289 media cetak. Pada 2001, jumlah tersebut sudah membengkak menjadi 1.881 penerbitan. Di UU Pers No 40/1999, determinasi pers tidak lagi bertumpu pada aspek formil, tetapi lebih pada aspek materiil.
Utama Etika Jurnalistik Perusahaan Pers Peraturan Dewan Pers Opini Imam Wahyudi Piagam Palembang 2010
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Ancaman Terhadap Kusnadi, Kuasa Hukum Sebut Jubir KPK Kurang Baca Undang-undangTessa diminta banyak membaca undang-undang (UU) lain terkait tugas dan wewenang KPK, di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, misalnya.
Baca lebih lajut »
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Soroti Fenomena Pembuatan Undang-Undang yang Kilat di DPRAsosiasi pengajar hukum tata negara soroti fenomena pembuatan Undang-Undang yang kilat di DPR.
Baca lebih lajut »
Pegi tuntut Ganti Rugi, Kuasa Hukum: Itu Hak yang Dilindungi Undang-undangJakarta, tvOnenews.com - Pasca bebas usai memenangkan pra peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Pegi setiawan dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarganya di Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Baca lebih lajut »
Marak Mabuk Kecubung, Pelaku Bisa Kena Pidana Undang-undang Kesehatan?Sedangkan terkait wilayah rawan narkoba di Kota Tangerang, Vivick menyebut ada 10 Kecamatan. Pihaknya melakukan berbagai upaya untuk menekan angka peredaran narkoba di wilayah tersebut.
Baca lebih lajut »
Diabetes Digolongkan sebagai Disabilitas dalam Undang-Undang Federal AS, Alasannya?Berdasarkan sebagian besar undang-undang di Amerika Serikat (AS), diabetes tipe 1 dan tipe 2 dianggap sebagai disabilitas.
Baca lebih lajut »
Pengawasan, Kunci Implementasi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan AnakKehadiran UU KIA Pada Fase 1.000 HPK diharapkan akan lebih meningkatkan kesejahteraan pada ibu dan anak.
Baca lebih lajut »