Kehadiran UU KIA Pada Fase 1.000 HPK diharapkan akan lebih meningkatkan kesejahteraan pada ibu dan anak.
Sebelum Pengambilan Keputusan di Tingkat II, Rapat Paripurna DPR tersebut mendengarkan Pendapat Akhir Presiden Atas RUU KIA Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan pada tanggal 2 Juli 2024 resmi diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2024.
“Secara substansial, UU KIA Pada Fase 1.000 HPK menjamin hak-hak anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan, sekaligus menetapkan kewajiban ayah, ibu dan keluarga,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , I Gusti Ayu Bintang Darmawati, pekan lalu.Pasca diundangkannya UU KIA pada Fase 1.000 HPK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mesti segera menyiapkan peraturan pelaksanaan dari UU tersebut, yakni 3 peraturan pemerintah dan 1 peraturan presiden.
Selain itu, pemerintah pusat dan pemda wajib melibatkan keluarga dan masyarakat untuk mendukung pemenuhan hak dan kebutuhan dasar Ibu dan Anak.Kehadiran UU KIA pada 1.000 HPK, mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Namun, Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Adil Gender, yang terdiri dari sejumlah organisasi perempuan, tetap memberikan sejumlah catatan kritis atas lahirnya UU KIA Pada Fase 1.000 HPK.
Belajar dari pengalaman UU Cipta Kerja, meski UU tersebut mengatur hak cuti melahirkan selama tiga bulan, tapi pada kenyataannya bagi perempuan buruh aturan tersebut sulit diimplementasikan dan belum maksimal karena lemahnya pengawasan. Pengaturan cuti melahirkan enam bulan dikhawatirkan akan merugikan perempuan pekerja, karena berpotensi pihak perusahaan meminggirkan perempuan dengan tidak lagi mempekerjakan perempuan buruh yang menikah dan berpotensi hamil, atau bahkan memberhentikan perempuan buruh yang mengambil cuti melahirkan.
Kesejahteraan Ibu Dan Anak Uu Kia Cuti Ibu Melahirkan Sdgs SDG05-Kesetaraan Gender
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Undang-Undang Pilkada Serentak 2024, Lengkap Jadwal PelaksanaannyaPelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024 menjadi bukti konkret dari implementasi Undang-Undang Pilkada Serentak 2024.
Baca lebih lajut »
DPR Sahkan RUU KSDAHE Jadi Undang-Undang, Atur Pengelolaan Konservasi Sumber Daya AlamDPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE) menjadi Undang-Undang
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Tiba-tiba Bahas Revisi Undang-Undang Wantimpres Hari IniBadan Legislatif (Baleg) DPR RI tiba-tiba akan membahas revisi Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Selasa (9/7/2024).
Baca lebih lajut »
DPR RI sahkan RUU KSDAHE menjadi undang-undangDPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ...
Baca lebih lajut »
Undang-undang Cipta Kerja Dinilai Tak Berdampak Positif, Said Iqbal: Buang Saja di Tempat SampahPresiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja membuat buruh mudah di PHK.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Dibuatnya Undang-Undang Tentang Digital MarketplaceSebab, hingga saat ini belum ada satupun peraturan atau undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai digital marketplace.
Baca lebih lajut »