Sikap tegas ditunjukkan fraksi PDIP terkait revisi Undang-undang Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Mereka menjadi satu-satunya fraksi yang
Sikap tegas ditunjukkan fraksi PDIP terkait revisi Undang-undang Pilkada di Badan Legislasi DPR RI . Mereka menjadi satu-satunya fraksi yang menolak dilakukan revisi UU Pilkada.Dalam rapat yang digelar di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu , pembahasan mengenai revisi UU Pilkada sempat berlangsung alot dan sengit. Fraksi PDIP sempat mengajukan interupsi sebelum memasuki agenda pandangan mini fraksi.
Anggota Fraksi PDIP, Nurdin menegaskan, revisi UU Pilkada justru menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah. Padahal, putusan MK 60 itu bersifat final dan mengikat. Nurdin menjelaskan, putusan MK, termasuk putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan pada 20 Agustus 2024, seharusnya menjadi landasan dalam revisi UU Pilkada. Karena, keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak boleh diabaikan oleh lembaga politik mana pun.
Ditambahkan Nurdin, fraksi PDIP berpendapat bahwa revisi UU Pilkada harus mengikuti putusan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2021 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dibahas Kilat, Baleg DPR Sepakat Bawa RUU Pilkada Disahkan Di Paripurna, Cuma PDIP Yang MenolakHanya dalam beberapa jam saja, Baleg DPR RI sepakat menjadikan RUU Pilkada menjadi UU di rapat paripurna terdekat
Baca lebih lajut »
Peta Pilkada 2024: PDIP Berpeluang Cuma Jadi Penonton, Kesulitan Cari KoalisiManuver KIM Plus membuat PDIP kesulitan mengusung kader mereka di Pilkada 2024. Di beberapa daerah, PDIP membutuhkan koalisi untuk memenuhi syarat dukungan.
Baca lebih lajut »
Bagi PDIP, Bobby Nasution Top of Mind di Pilkada Sumatera Utara Karena PDIP Belum Umumkan CagubWakil Ketua DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya mengungkapkan Bobby Nasution di puncak top of mind di Pilkada Sumatera Utara lantaran pihaknya belum mengumumkan cagub yang diusung
Baca lebih lajut »
Meski Ditolak PDIP, Baleg DPR Tetap Sepakat Sahkan RUU PilkadaKesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Baca lebih lajut »
Fraksi PDIP: Rapat Baleg DPR soal RUU Pilkada 'sat-set' ketok paluAnggota Fraksi PDI Perjuangan T.B. Hasanuddin mengatakan bahwa Rapat Badan Legislasi DPR RI pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada yang disebut ...
Baca lebih lajut »
DPR Sepakat Syarat Baru Pilkada Cuma untuk Partai NonparlemenJakarta, tvOnenews.com - Panitia Kerja Ruu pilkada Dpr RI menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Hal itu diatur dalam daftar inventaris masalah (DIM) Pasal 40 Uu pilkada. Panja pun sepakat dengan usulan tersebut.
Baca lebih lajut »