Revisi UU Pilkada betul-betul kilat. Bahkan saat revisi belum kelar, sudah beredar undangan paripurna pengesahan revisi.
Suasana pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada di Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu .
Pada pukul 14.00 WIB, pembahasan baru memasuki rapat untuk membahas hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi . Adapun rapat pengambilan keputusan tingkat pertama atas hasil pembahasan RUU Pilkada antara Baleg DPR, DPD, dan pemerintah saat ini sedang berlangsung.Surat undangan Rapat Paripurna DPR dengan agenda pengesahan Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Setidaknya ada tujuh pasal yang dalam proses pembahasan untuk direvisi, yakni perbaikan konsiderans menimbang, penyesuaian syarat usia pencalonan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, dan syarat calon kepala daerah berlatar belakang anggota legislatif harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.
Pemerintah Mahkamah Konsitusi Revisi Uu Pilkada Pilkada 2024
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tak Ada Fraksi di DPR Protes Pembahasan Kilat Revisi UU PilkadaRapat membahas revisi UU Pilkada pascaputusan MK hanya 30 menit. Rapat lanjut ke pembahasan pasal yang ingin direvisi.
Baca lebih lajut »
DPR Kebut Pembahasan Revisi UU Pilkada, Anggota Baleg: Kami Tak Mungkin Anulir Putusan MKAnggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Yandri Susanto menyebut rapat pembahasan RUU Pilkada tidak ditujukan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
Baleg Gelar Rapat Bareng Pemerintah Bahas Revisi UU Pilkada, Bantah Pembahasan Dilakukan Tiba-tibaRapat dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Siapkan Draf Mekanisme Pembahasan Revisi UU MD3Revisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.
Baca lebih lajut »
Jimly Asshiddiqie Sarankan Pembahasan Revisi UU TNI-Polri di DPR Ditunda: Daripada Bikin RibutJimly Asshiddiqie menyarankan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri ditunda.
Baca lebih lajut »
Ditolak PDI-P, Pembahasan Revisi UU TNI dan UU Polri Jalan TerusDPR tetap melanjutkan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri meski PDI-P berubah sikap, menolak membahas bersama pemerintah.
Baca lebih lajut »