Sejumlah anggota mempertanyakan pasal Revisi UU Pilkada ini akan mengikuti putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.
- 21 Agustus 2024, 17:47 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Rapat Panja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyepakati menggunakan putusan MA terkait batasan usia calon gubernur dan calon wakil gubernur.
Anggota Baleg dari PDIP, TB Hasanuddin menyatakan harus menggunakan keputusan dari MK, sedangkan Benny K Harman dari Fraksi Demokrat menilai putusan MK dan MA memiliki kesetaraan norma sehingga para anggota berhak mengambil sikap politis. Tito menyebut revisi Undang-Undang Pilkada sudah diinisiasi oleh DPR sejak september 2023 dan mulai dibahas sejak Januari 2024 karena ada beberapa hal yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.Istana menghormati putusan MK, terkait RUU Pilkada khususnya soal syarat pencalonan kepala daerah.
Mahkamah Konstitusi Baleg Dpr Batas Usia Cagub Batas Usia Cagub 30 Tahun Pilkada Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rapat di DPR, Pemerintah Usul Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada Dibahas di RUU PilkadaBerita Rapat di DPR, Pemerintah Usul Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada Dibahas di RUU Pilkada terbaru hari ini 2024-08-21 11:59:29 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Soal Putusan MK, Khofifah: Kemungkinan Merubah Peta PolitikMahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait ambang batas pencalonan gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Uni Eropa gelar debat untuk 'pembekuan tanpa batas' aset RusiaPara duta besar dari 27 negara anggota Uni Eropa akan bertemu pada Rabu untuk membahas usulan Komisi Eropa mengenai &39;pembekuan tanpa batas&39; aset Bank ...
Baca lebih lajut »
MK Resmi Ubah Ambang Batas (Threshold) Parpol Untuk PilkadaJakarta, tvOnenews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat minimal ambang batas untuk partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Dalam putusan MK terbaru partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi DPRD.
Baca lebih lajut »
Mahfud: KPU harus melaksanakan Putusan MK soal ambang batas pilkadaMantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum harus segera melaksanakan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang ...
Baca lebih lajut »
Pakar Sebut Putusan MK soal Ambang Batas Pilkada Langsung Berlaku: Konstelasi akan BerubahPakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas persentase pengusungan kandidat di pilkada langsung berlaku.
Baca lebih lajut »