RUU PPRT ini tak hanya mengenai upah, tapi mengenai perlindungan dan hak yang utuh sebagai pekerja.
Jakarta, Beritasatu.com
"Tak berlebihan rasanya jika PSI berharap DPR segera saja menetapkan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR dalam masa sidang saat ini," ujar juru bicara PSI, Kokok Dirgantoro, dalam keterangan tertulis, Kamis . "PRT bekerja namun tidak mendapat hak sebagai pekerja. Jam kerja tidak jelas, sering tidak ada libur, eksploitasi fisik, kekerasan, pelecehan hingga upah tidak terbayar. Pendek kata, banyak ketidakadilan yang mereka alami," jelas Kokok.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Serahkan DIM RUU Mahkamah Konstitusi ke DPR, Yasonna Minta Dibahas Hati-hatiMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Mahkamah Konstitusi pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. YasonnaLaoly DPR
Baca lebih lajut »
Wapres Minta DPR Sinkronkan RUU Kepailitan dengan Aturan Syariah di IndonesiaDalam konteks itu, lanjut Wapres, dia melihat ada pekerjaan rumah (PR) yang perlu menjadi perhatian.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Buruh Tak Demo RUU Cipta Kerja, Ini Tanggapan Serikat Buruh'Ketika mengambil kebijakan itu jangan hanya berlaku untuk rakyatnya, tapi juga harus berlaku untuk dirinya sendiri, itu penting,' tegas Jumisih.
Baca lebih lajut »
Puan minta penolakan buruh soal RUU Ciptaker tak hanya aksi nonformalKetua DPR RI Puan Maharani meminta kelompok buruh yang memiliki aspirasi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) untuk tidak ...
Baca lebih lajut »
4 Poin Kesepakatan DPR-Buruh di Tengah Polemik RUU CiptakerDPR dan serikat buruh bertemu lalu menyepakati empat hal terkait Omnibus Law RUU Ciptaker usai pimpinan menemui perwakilan buruh yang demonstrasi.
Baca lebih lajut »
MUI: DPR Jangan Lupa Menarik RUU HIP, Segera dan WajibMUI kembali mengingatkan penarikan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) setelah sempat ditunda beberapa kali. RUUHIP
Baca lebih lajut »