'Ketika mengambil kebijakan itu jangan hanya berlaku untuk rakyatnya, tapi juga harus berlaku untuk dirinya sendiri, itu penting,' tegas Jumisih.
Ketua FBLP Jumisih menuturkan, jika pandemi menjadi alasan tak menggelar demonstrasi, pihaknya pun meminta supaya DPR tak membahas omnibus law ketika krisis kesehatan sedang terjadi di Tanah Air.
Menurutnya, jika konteks alasannya adalah Covid-19, maka sangat realistis DPR tak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja.Jumisih menilai pernyataan Puan tak berimbang mengingat sebelumnya juga terdapat anggota DPR yang dinyatakan positif Covid-19.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Minta Pemerintah Tak Lupakan Korban PHK untuk BLT Rp600 RibuDPR juga berharap agar pemerintah memikirkan bagaimana memberi dan membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan....
Baca lebih lajut »
Puan minta penolakan buruh soal RUU Ciptaker tak hanya aksi nonformalKetua DPR RI Puan Maharani meminta kelompok buruh yang memiliki aspirasi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) untuk tidak ...
Baca lebih lajut »
Dasco Klaim Demo Buruh untuk Dukung Kesepakatan DPR-Serikat PekerjaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengklaim bahwa aksi demo serikat buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini...
Baca lebih lajut »
Bubarkan Diri, Aksi Buruh di Gedung DPR RI Tolak RUU Cipta Kerja Berjalan DamaiMassa aksi tolak RUU Cipta Kerja dari elemen buruh KSPI membubarkan diri dengan tertib, Selasa (25/8/2020) siang. Aksi yang...
Baca lebih lajut »
Pimpinan DPR ke Massa Buruh Penolak Omnibus Law: Awasi Kami!Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemui massa buruh yang menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. Dasco meminta buruh mengawasi kinerja DPR terkait omnibus law. DemoBuruh
Baca lebih lajut »
Pimpinan DPR Tebar Janji soal RUU Cipta Kerja, Buruh: Buktikan!Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berjanji akan memperjuangkan aspirasi kaum buruh mengenai Omnibus Law Rancangan Undang-undang...
Baca lebih lajut »