Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Mahkamah Konstitusi pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. YasonnaLaoly DPR
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Mahkamah Konstitusi pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2020.'Bersama ini kami menyerahkan DIM secara resmi kepada pimpinan Komisi III untuk dibahas dalam pembahasan tingkat I. Kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih atas keputusan cepat yang kita lakukan,' kata Yasonna.
Sebab, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang sangat penting dan merupakan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. 'Maka pembahasannya tetap secara hati-hati,' katanya.DIM RUU MK yang disampaikan pemerintah berjumlah total 121. Sebanyak 101 di antaranya merupakan DIM yang dinyatakan tetap di mana pemerintah tidak melakukan perubahan apa pun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Beri Usulan Lima Poin di RUU Mahkamah KonstitusiMenkumham Yasonna Laoly menyebut Jokowi memberi ada sejumlah hal dari Jokowi yang patut dijadikan pertimbangan dalam RUU MK.
Baca lebih lajut »
DPR Sahkan 121 DIM RUU Mahkamah Konstitusi Versi PemerintahKomisi III DPR mengesahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi (MK) versi pemerintah.
Baca lebih lajut »
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas RUU Mahkamah KonstitusiPemerintah dan DPR mulai membahas RUU MK dan pembahasan revisi difokuskan pada beberapa hal. RUUMahkamahKonstitusi
Baca lebih lajut »
DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja Bahas RUU Bea Materai.DPR dan pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan RUU Bea Materai.
Baca lebih lajut »
Sarbumusi: Kesepakatan Tim Perumus RUU Cipta Kerja Tak Ada yang BaruSarbumusi ingin tetap ada pengupahan tunggal yakni UMP dan memperbaiki rumusannya agar tidak ada disparitas merugikan pekerja,...
Baca lebih lajut »