Dalam konteks itu, lanjut Wapres, dia melihat ada pekerjaan rumah (PR) yang perlu menjadi perhatian.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum mengatur tentang kepailitan dan PKPU berdasarkan prinsip syariah. Oleh sebab itu, permohonan kepailitan yang bersumber dari akad syariah, masih diajukan dan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Baginya, hal ini menunjukkan adanya disharmonisasi aturan hukum tentang ekonomi syariah di Indonesia. "Oleh sebab itu, saya berpandangan bahwa RUU Kepailitan yang saat ini sedang dibahas di DPR sebaiknya diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada bahwa sengketa terkait ekonomi Syariah merupakan kewenangan peradilan agama, termasuk tentang kepailitan," ulas sang wapres.
Baginya, pilar-pilar dalam ekosistem ekonomi Syariah di Indonesia harus dapat berdiri kokoh. Dan pada gilirannya visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan Syariah global dapat segera terwujud.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wapres Minta Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah DitingkatkanMenurut Wapres, dengan indeks inklusi yang masih rendah, merupakan kesempatan untuk melakukan perluasan layanan keuangan syariah.
Baca lebih lajut »
Wapres Minta MA Perkuat Hakim Selesaikan Sengketa Ekonomi Syariah'Salah satu cara penguatannya dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah,' ujarnya.
Baca lebih lajut »
Pimpinan DPR Minta Semua Pihak Tak Berprasangka Buruk Penyebab Kebakaran di Kejagung - Tribunnews.comDPR RI meminta semua pihak tidak berprasangka buruk terkait penyebab kebakaran hebat yang melanda gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Sabtu
Baca lebih lajut »
HNW Minta DPR Memperhatikan Koreksi dan Keberatan Seluruh Elemen Terhadap RUU Cipta KerjaWakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta DPR memperhatikan koreksi dan keberatan sejumlah elemen bangsa lainnya terkait RUU Cipta Kerja. MPRRI
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Minta Pemerintah Waspada Peningkatan Kasus Covid-19 Usai Libur PanjangMenurut Puan, di masa liburan banyak yang bepergian ke luar kota atau ke tempat-tempat wisata.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Pemerintah Tak Lupakan Korban PHK untuk BLT Rp600 RibuDPR juga berharap agar pemerintah memikirkan bagaimana memberi dan membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan....
Baca lebih lajut »