UU KPK hasil revisi inisiatif DPR itu juga bertolak belakang dengan mandat dalam Pasal 6 jo Pasal 36 UNCAC, konvensi antikorupsi PBB.
"Citra Indonesia akan buruk di dunia internasional jika perppu tak dikeluarkan," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Selasa .
Pasal itu mengharuskan setiap negara memastikan keberadaan badan antikorupsi yang khusus dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui penegakan hukum yang independen serta mampu menjalankan fungsi secara efektif dan tanpa pengaruh dari hal-hal yang tidak semestinya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar HTN Fahri Bachmid Nilai Perppu KPK Tak Penuhi Syarat MaterilPerppu KPK berpotensi membahayakan lembaga-lembaga demokrasi dan mengancam kewibawaan Presiden sebagai The Sovereing Power...
Baca lebih lajut »
Presiden Diminta Tak Khawatir soal Narasi Pemakzulan jika Terbitkan Perppu KPKSyamsuddin menegaskan, bahwa narasi impeachment itu tidak tepat. Ia menganggap, pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut tak memahami konstitusi.
Baca lebih lajut »
Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tak Ragu Terbitkan Perppu KPKKoalisi berharap presiden menguatkan KPK dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK unuk membatalkan undang-undang baru hasil revisi.
Baca lebih lajut »
Efek Buruk Jika Jokowi tak Terbitkan Perppu KPK Menurut ICWEfek buruk bukan hanya terhadap pemberantasan korupsi tapi juga pemerintahan Jokowi.
Baca lebih lajut »
PPP: Survei LSI Soal Perppu KPK Tak Perlu DiikutiKetua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Arsul Sani berpendapat, survei bukan suatu hasil yang patut dituruti,...
Baca lebih lajut »
Golkar Nilai tak Ada Urgensi Perppu KPKGolkar menilai perppu hanya bisa dikeluarkan jika negara dalam keadaan genting.
Baca lebih lajut »