Golkar menilai perppu hanya bisa dikeluarkan jika negara dalam keadaan genting.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Fraksi Golkar enggan bersikap tegas soal wacana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang penundaan UU KPK dan menyerahkan kajian tersebut ke Istana. Namun, Ketua Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin menyatakan, sejauh ini tidak ada keadaan yang memaksa keluarnya Perppu.
Baca Juga Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia , lebih dari 70 persen masyarakat mendukung dikeluarkannya Perppu untuk menunda UU KPK yang kontroversial, namun terlanjur disahkan DPR RI. Terkait hasil survei tersebut, Eks Ketua Komisi Hukum yang meloloskan UU KPK itu pun menyerahkan ke presiden.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Golkar-PKB Anggap Jokowi Memang Layak Masuk 50 Muslim Berpengaruh DuniaGolkar memuji Jokowi yang kembali masuk deretan 50 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Menurut Golkar, Jokowi memang layak menempati posisi itu. Jokowi
Baca lebih lajut »
PDIP, Golkar, Nasdem Incar Pimpinan Alat Kelengkapan DewanJumlah pengisian jabatan pimpinan AKD disesuaikan perolehan kursi partai di DPR.
Baca lebih lajut »
Bamsoet Mundur, Menyejukkan Kader GolkarBambang Soesatyo (Bamsoet) akhirnya mundur dalam bursa Calon Ketua Golkar. Kondisi ini dinilai menyejukkan kader bawah partai...
Baca lebih lajut »
Golkar: Kewenangan DPR Berdasarkan KonstitusiGolkar menyatakan bahwa DPR tidak pernah menjalankan tugas di luar kewenangannya.
Baca lebih lajut »
Dua Bupati Daftar di Golkar untuk Mengikuti Pemilihan Gubernur Bengkulu
Baca lebih lajut »
Warga Pilih Mengadu ke DPRD DKI, Fraksi Golkar Sebut Itu Tanda JSC Tak OptimalIa beropini bahwa pengaduan warga tidak direspons dengan cepat oleh SKPD meski sudah masuk ke JSC.
Baca lebih lajut »