Syamsuddin menegaskan, bahwa narasi impeachment itu tidak tepat. Ia menganggap, pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut tak memahami konstitusi.
," kata Syamsuddin dalam diskusi rilis survei Perppu UU KPK dan Gerakan Mahasiswa di Mata Publik di Erian Hotel, Jakarta, Minggu .
Ia juga menuturkan, penerbitan perppu merupakan kewenangan presiden jika merasa ada kegentingan yang memaksa. Syamsuddin menyebutkan, ada tiga opsi jika PresidenPertama, perppu yang membatalkan UU KPK hasil revisi. Kedua, perppu yang menangguhkan implementasi UU KPK hasil revisi dalam jangka waktu tertentu, agar UU KPK hasil revisi bisa diperbaiki.
"Sebab itu satu bulan sesudah 17 September, di mana disepakati DPR dan Pemerintah UU KPK hasil revisi. Pilihan yamg baik bagi Pak Jokowi adalah menunggu tanggal 17 Oktober, perppu bisa dilakukan setelahnya. Nah setelahnya itu kapan? Bisa sebelum dan sesudah pelantikan presiden," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat Nilai Parpol Sedang Unjuk Kekuatan Tolak Perppu KPKParpol saat ini mulai mengaitkan isu pemakzulan presiden jika terbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Koalisi Antikorupsi Sesalkan Narasi Perppu KPK Bisa Makzulkan JokowiPenerbitan perppu KPK pada dasarnya sama sekali tidak akan berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Ditanya Soal Perppu KPK, Puan: Tunggu Pelantikan PresidenPuan memilih menunggu pernyataan lanjutan dari Presiden Jokowi soal Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Survei LSI: 76,3 Persen Responden Setuju Presiden Terbitkan Perppu KPKMayoritas responden setuju jika Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Emil Salim dkk Minta Jokowi Tak Takut Terbitkan Perppu KPKSejumlah tokoh yang mengikuti pertemuan dengan Presiden RI Jokowi di Istana Merdeka pada 26 September lalu meminta Jokowi tak perlu takut terbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Pakar: Presiden Dapat Terbitkan Perppu Penangguhan Revisi UU KPKPresiden dapat menerbitkan Perppu untuk menangguhkan berlakunya UU KPK hasil revisi.
Baca lebih lajut »