KPK mengakui bahwa tidak dilibatkan Presiden terpilih Joko Widodo dalam proses penyusunan kabinet.
Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui bahwa tidak dilibatkan Presiden terpilih Joko Widodo dalam menyusun kabinet. Diketahui, saat membentuk Kabinet Kerja Jilid I pada 2014 lalu, Jokowi meminta KPK dan PPATK menelusuri rekam jejak para calon menteri.Syarif mengaku tak mempersoalkan langkah Jokowi yang tidak lagi melibatkan KPK dalam memilih para pembantunya untuk lima tahun mendatang. Ditegaskan, penyusunan Kabinet merupakan hak preogratif Presiden.
Meski demikian, KPK berharap Jokowi mempertimbangkan rekam jejak dan integritas dalam memilih menteri. KPK juga berharap Jokowi memilih menteri yang profesional di bidangnya masing-masing. Diberitakan, Presiden Jokowi mengakui bahwa Kabinet Kerja Jilid II telah rampung disusun. Susunan kabinet akan diumumkan segera setelah ia dan Ma'ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penyusunan Kabinet, KPK Mengaku Tak DilibatkanKPK mengakui bahwa tidak dilibatkan Presiden terpilih Joko Widodo dalam proses penyusunan kabinet.
Baca lebih lajut »
KPK sebut salah ketik dalam revisi UU KPK karena dibuat terburu-buruWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyebut salah ketik atau "typo" dalam revisi Undang-Undang KPK karena dibuat ...
Baca lebih lajut »
Kabinet Rampung Disusun Jokowi, KPK Mengaku Tak DilibatkanUntuk periode kedua kepemimpinannya, Jokowi mengaku telah selesai menyusun kabinet. Namun, KPK mengaku tak turut dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet itu. KPK KabinetJokowi
Baca lebih lajut »
Pengamat sebut tidak ada urgensinya Jokowi terbitkan Perppu KPKPengamat Politik dari ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menyebutkan, tidak ada urgensinya Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah ...
Baca lebih lajut »
Presiden Tidak Bisa Ditekan untuk Terbitkan Perppu KPK
Baca lebih lajut »
UU KPK Dinilai sudah Baik, Perppu tidak Perlu Terbitkekalahan di praperadilan menunjukkan ada mekanisme yang perlu dikuatkan di tubuh KPK, yakni pengawasan.
Baca lebih lajut »