Pengamat Politik dari ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menyebutkan, tidak ada urgensinya Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah ...
"Padahal dengan membatalkan RUU KPK atau tetap meneruskan RUU KPK bukan masalah kan. Jadi kelihatan betul RUU KPK itu dikeluarkan tanpa perhitungan politik yang matang, ketika di luar mendapat tekanan publik yang begitu keras mereka kemudian berfikir ulang, tapi untuk membatalkannya takut kehilangan muka," katanya.
Ia menegaskan, dalam sistem pemerintahan demokrasi, instrumen Perppu memang sah dikeluarkan oleh seorang Presiden. "Perppu sah boleh dilakukan presiden, sama dengan Dekrit yang merupakan hak preogratif presiden. Tapi kapan dekrit itu dikeluarkan? Berdasarkan suasana subjektif presiden, kalau bangun tidur dia merasa terancam dia dapat mengeluarkan dekrit, itu benar dan sah secara konstitusional," ucapnya.
Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, menyarankan gugatan yang dilakukan mahasiswa dan kalangan sipil terhadap UU KPK yang baru disahkan, ditempuh melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Dinilai Perlu Terus Didesak Terbitkan Perppu KPKJokowi dinilai perlu terus didesak agar menerbitkan Perppu yang membatalkan UU KPK baru. Jika tak didesak, maka Jokowi bisa saja tak menerbitkan Perppu.
Baca lebih lajut »
Jokowi Didorong Segera Terbitkan Perppu KPKMusaddaq dari Kopel Indonesia mengatakan, pembentukan UU KPK cacat prosedur dan tidak melibatkan partisipasi public. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Perppu KPK Masih di Timang-Timang Jokowi, Pengamat: Tak Ada Urgensinya : Okezone NasionalPerppu KPK Masih di Timang-Timang Jokowi, Pengamat: Tak Ada Urgensinya [News] TauCepatTanpaBatas BeritaTerkini Berita News BeritaNasional .
Baca lebih lajut »
Pengamat Nilai Jokowi Butuh Dukungan Gerindra dan NasdemAda perbedaan pendapat dari poros PDIP dan Nasdem dalam menentukan kabinet.
Baca lebih lajut »
Pengamat: Gerindra Lebih Berpeluang Gabung Koalisi Jokowi-Ma'ruf Dibanding DemokratTerkait koalisi, Jokowi sudah bertemu Prabowo dan SBY.
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi diminta yakin untuk sahkan UU KPKPresiden Joko Widodo (Jokowi) diminta yakin dan tetap pada keputusannya untuk mengesahkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang ...
Baca lebih lajut »