Pesantren juga disarankan mengembangkan sikap berpikir kritis.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sesuai amanat Undang-undang Pesantren, Kementerian Agama harus membuat Peraturan Menteri Agama untuk pesantren. Pengamat Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah mengingatkan agar PMA memberikan kurikulum moderasi beragama untuk pesantren.
Dia juga menyarankan agar pesantren dapat mengembangkan sikap berpikir kritis kepada santri-santrinya. Menurutnya yang menjadi kelemahan pesantren pada umumnya adalah kurangnya sikap berpikir kritis. Sebab pesantren hanya fokus pada hafalan seperti menghafal kitab dan Alquran, sementara budaya berpikir kritisnya kurang berkembang.
Jejen juga mengingatkan pentingnya membuat peraturan untuk membuat standar tenaga pengajar di pesantren. Sebab guru-guru di pesantren sebisa mungkin harus mengantisipasi paham keagamaan yang radikal. Maka standar guru pesantren harus moderat dan Ahlus-sunnah wal jama'ah. "Kementerian Agama baru saja meluncurkan buku Moderasi Beragama, itu buku bisa menjadi bahan dan materi bagi pelatihan guru-guru di pesantren," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
UU KPK Dinilai sudah Baik, Perppu tidak Perlu Terbitkekalahan di praperadilan menunjukkan ada mekanisme yang perlu dikuatkan di tubuh KPK, yakni pengawasan.
Baca lebih lajut »
Berniat Beli Mobil? Simak Tips Ini! (1)Ada beberapa hal yang perlu ditanyakan ke diler sebelum membeli mobil.
Baca lebih lajut »
Pengamat: Pembahasan RUU PKS perlu melibatkan masyarakatPengamat Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Surabaya Dwi Rahayu Kristianti menyatakan Pemerintah dan DPR perlu melibatkan masyarakat untuk membahas ...
Baca lebih lajut »
Pengamat sebut sejumlah risiko yang perlu diwaspadai petani tembakauPengamat pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram Prof H Tajidan mengatakan usaha tani tembakau memberikan efek positif bagi perekonomian warga ...
Baca lebih lajut »
Pengamat sebut tidak ada urgensinya Jokowi terbitkan Perppu KPKPengamat Politik dari ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menyebutkan, tidak ada urgensinya Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah ...
Baca lebih lajut »
Kata Pengamat Bila Gerindra dan Demokrat Masuk PemerintahanPengamat: “Bila Demokrat dan Gerindra bergabung, menurut saya sangat tidak balance, sangat tidak imbang. Karena itu saya mengatakan kenapa perlu ada konsolidasi civil society.”
Baca lebih lajut »