Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Surabaya Dwi Rahayu Kristianti menyatakan Pemerintah dan DPR perlu melibatkan masyarakat untuk membahas ...
Ilustrasi - Aktivis Aliansi Gerakan Peduli Perempuan aksi bungkam tolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bundaran HI, Jakarta, Minggu .
"Tujuan utamanya adalah jelas menciptakan paradigma baru yang menjamin masyarakat bebas dari kekerasan seksual," ujarnya ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin. "Penyusutan tersebut membuat adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa orang," ucapnya.Penundaan pengesahan RUU PKS oleh DPR RI, lanjut dia, bukan urusan penting bagi negara, sebab masih banyak RUU selain PKS yang belum dibahas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kekeringan Gunungkidul, Warga Butuh Air BersihMasyarakat yang terkena kekeringan sangat perlu kiriman air bersih.
Baca lebih lajut »
Peneliti LIPI: Pengawasan tak Cukup dari Partai OposisiMasyarakat sipil perlu
Baca lebih lajut »
Kekecewaan dan Harapan Menteri Yohana atas RUU PKS...Besar harapan yang ditaruh Yohana pada Ketua DPR periode 2019-2024, Puan Maharani.
Baca lebih lajut »
Tiga oposisi sudah sowan, kapan giliran PKS?Jokowi menolak menyatakan pertemuan dengan Zulkifli membahas soal jatah kabinet, pun soal kepastian PAN merapat ke kubunya. “Ya ada (soal koalisi). Tapi belum sampai final, belum rampung,” tutur Jokowi.
Baca lebih lajut »
Sikap PKS Jelas, Pengin di LuarSejak zaman Gus Dur, kalau PKS menang makan berada di bagian pemerintahan. Sebaliknya, jika kalah PKS di luar. PKS
Baca lebih lajut »
Anies Minta DPRD DKI Segera Tuntaskan Pembahasan RAPBD 2020Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta DPRD segera menuntaskan pembahasan RAPBD 2020 sebelum 30 November 2019.
Baca lebih lajut »